Sertifikasi Siap Kawin, Antara Kebutuhan dan Merepotkan | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo - Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, berencana membuat program sertifikasi persiapan perkawinan berupa kelas atau bimbingan pranikah wajib bagi setiap pasangan. Rencananya program ini berlaku pada 2020 dan Pemerintah tidak akan memungut biaya untuk program tersebut alias gratis.

Namun tak semua orang setuju dengan rencana program ini. Ada yang menyebut program tersebut dibutuhkan, tapi tak sedikit yang menganggapnya hanya menambah repot persiapan pernikahan bagi calon mempelai.

Sebagian warga mengaku tak asing dengan program pembekalan sebelum menikah atau pranikah. Beberapa calon pengantin memang ada yang sudah melakoni. Bahkan dalam prosesi pernikahan pemeluk agama tertentu, misalnya Katolik dan Protestan, hal tersebut wajib hukumnya.

Sementara ada juga jenis pembekalan pranikah melalui seminar. Sebagian berbayar tapi ada pula yang gratis.

Kebetulan belaka, beberapa bulan terakhir Fransiska Asisi Tiur (32) berburu info mengenai pembekalan pranikah. Ia memperkirakan satu atau dua tahun ini segera meresmikan hubungan dengan sang kekasih.

"Katanya sekitar sebulan sebelum [pernikahan] pembekalannya. Sekali seminggu. Habis itu baru daftar ke gereja. Doakan saja," ungkap Fransiska saat ditemui CNNIndonesia.com di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (14/11).

Ia mengaku baru mendengar soal rencana pemerintah membuat program pranikah. Akan tetapi, agama yang ia anut, yakni Katolik, memang mewajibkan calon pasangan suami istri mengikuti pembekalan pranikah.

Jadi Fransiska setuju saja jika pemerintah pun membuat program serupa. Meski begitu, masih menyimpan tanya apakah ia wajib mengikuti kedua-keduanya.

"Karena itu sangat bermanfaat untuk mengetahui persiapan, lalu untuk setelah menikah. Saya rasa sangat penting. Kalau di kami [Katolik], pembekalan pranikah itu wajib," tutur Fransiska.

Warga lain, Trista Prasidya (30) mengungkapkan antusiasme serupa. Program pranikah ia anggap penting untuk membekali calon pasangan suami-istri, memberikan gambaran masalah yang akan dihadapi saat berumah tangga kelak. Apalagi, selama ini menurut dia, seminar pranikah juga banyak menyedot peminat.

"Bagus sih, setuju kalau ada program itu. Apalagi gratis. Soalnya biasanya seminar pranikah suka ada yang bayar kan," sambung Trista.

Ia menyarankan pemerintah untuk proaktif menyosialisasikan program tersebut ke media sosial. Tentu demi motif dan tujuan dari rencana itu dipahami oleh masyarakat secara umum.

"Soalnya kalau program pemerintah di sosmed kurang promo," imbuh dia lagi.

Dinilai Tak Perlu

Tentu tak semua setuju. Warga lain, Hertanto (34) justru menganggap program ini tak perlu. Sebab menurut dia, setiap pasangan yang hendak menikah harusnya sudah memahami seluk-beluk hingga tujuan sebuah pernikahan.

"Mungkin akan ada efeknya untuk sebagian pasangan, tapi saya sih kayaknya enggak ya. Karena saya termasuk orang yang paham tentang tujuan pernikahan itu apa," tuturnya.

Hertanto lebih setuju jika bimbingan diisi materi penyusunan perjanjian pranikah.

"Bisa, kalau seandainya pisah anak ikut siapa, terus tentang harta gono gini juga," sambung dia.

Jika materi sekadar pengetahuan umum menyongsong kehidupan berumah tangga, ia membayangkan program pranikah hanya akan menambah ruwet persiapan perkawinan jika diwajibkan kepada calon pengantin.

"Pelatihan kayak gini cuma ngeribetin saja. Kalau diwajibkan, ya mending enggak usah nikah saja," Hertanto berseloroh.

Suara keberatan sekaligus mempertanyakan juga diungkapkan Renata (34), yang mengaku sudah sempat melakoni pembekalan pranikah enam tahun silam.

Menurut dia, setiap pasangan sudah pasti punya persiapan khusus. Dia juga mengetahui bahwa sebagian agama, seperti Kristen dan Katolik, sudah memiliki program kursus pranikah yang berisi tentang bimbingan.

"Jadi cukup lah negara urusan administrasi aja," tuturnya.

Program yang rencananya berlaku di seluruh Indonesia ini akan dibuat dengan sistem pelatihan. Menurut Menko PMK Muhadjir, pasangan akan dilatih pelbagai pengetahuan mulai dari mengelola emosi, kesehatan reproduksi hingga keuangan.

Warga lain asal Bekasi, Maharani (27) mengusulkan materi pembekalan sebaiknya tak berkutat pada motivasi atau nasihat pernikahan. Ia merasa perlu ada materi lain misalnya soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Bagaimana jika terjadi KDRT dalam rumah tangga. Apa yang harus dilakukan istri? Bagaimana kalau ada pemaksaan dalam seks? Jangan cuma yang baik-baiknya saja," imbuh Maharani.

Maharani juga menilai sebaiknya pemerintah tak berekspektasi program pranikah mampu menurunkan angka perceraian.

"Kalau aku bakal menganggap itu formalitas saja," tambah perempuan yang sehari-hari bekerja di perusahaan multinasional tersebut.

Don Purba (30) memahami maksud baik pemerintah untuk memastikan kesiapan para pasangan. Namun, ia tak sepenuhnya yakin setiap orang mau mengikuti program pranikah.

"Orang mau menikah saja persiapannya kan sudah repot," ucap dia.

"Di agama Kristen juga ada konseling pranikah, kalau nggak salah sih, soalnya saya belum menikah. Jadi double dong [dengan program pemerintah]?" kata Don seraya bertanya.

Sumber: cnnindonesia

PT Rifan Financindo