Tuesday, June 15, 2021

Kok Bisa Subsidi Listrik Bocor ke Kos-kosan hingga Rumah Mewah? | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo  -  Pemerintah berencana menyaring subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450VA. Rencana penyaringan penerima subsidi ini akan menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR.

Lantaran, selama ini penyaluran subsidi tersebut ternyata ada yang belum tepat sasaran. PT PLN (Persero) menyebut, listrik 450 VA ini ternyata juga digunakan untuk usaha indekos atau biasa disebut kos-kosan.

"Kalau kosan ada yang 450VA," kata Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril kepada detikcom lewat pesan singkat, Senin (14/6/2021).

Selain kosan, PLN juga menemukan ada rumah bagus atau mewah tapi memanfaatkan listrik 450VA.

Kok bisa subsidi listrik sampai bocor ke sana?

Usut punya usut, pemerintah saat ini tengah melakukan pemadanan data terbaru untuk tahun 2020. Pemadanan ini akan mengacu pada data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditargetkan rampung bulan ini.

Pemadanan ialah pencocokan data dan pengecekan kondisi pelanggan oleh PLN. Ternyata, berdasarkan data terkini, terdapat perbedaan yang besar antara data pelanggan 450 VA PLN dengan data DTKS.

"Kita sejak tahun 2016 selalu melakukan update pemadanan data. Saat ini kita lagi melakukan update pemadanan data untuk tahun 2020. Juni tahun ini Insyaallah selesai," katanya.

Data DTKS sendiri meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.

"Data kita per Desember 2020 untuk pelanggan 450 VA ada 24,066 juta, yang ada di DTKS adalah 9,3 juta. (Sebanyak) 14,765 juta kira-kira belum ada di data DTKS," tambahnya.

Meski begitu, pihaknya belum memutuskan data mana yang akan dipakai untuk penerima subsidi listrik. Dia bilang akan menyampaikannya ke Kementerian ESDM selaku pengambil kebijakan. Yang pasti, penerapan penyaringan penerima subsidi ini tergantung keputusan pemerintah dan DPR.

"Kita melaporkan ke ESDM selaku pengambil kebijakan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, penyaringan penerima subsidi listrik ini masih menjadi opsi dan dibahas dengan DPR.

"Apakah pemilahan 450 artinya rumah tangga 450 jadi nggak nanti subsidinya? Itu masih jadi opsi, belum diputuskan, masih akan tetap didiskusikan diputuskan di raker nantinya tentu saja. Dan tentu saja rangkaian RDP dan ujung-ujungnya setelah Komisi VII ke Banggar menjadi bahan kita pemerintah untuk dijadikan bagian pidato presiden 16 Agustus secara rutin," katanya dalam konferensi pers, Jumat (4/6/2021).

Meski demikian, dia mengatakan, pihaknya akan menyiapkan datanya. Data ini menjadi penentu karena terkait dengan akurasi dan validitasnya. Dia bilang, pemerintah akan mengacu pada data DTKS.

"Suka atau tidak suka, banyak masalah atau belum tidaknya, DTKS sudah dipastikan dijadikan acuan kita. Tidak ada yang sempurna termasuk DTKS, kemudian bagaimana kita menyikapi ketidaksempurnaan itu," katanya.

Dia menegaskan, pemerintah tidak punya niat untuk menurunkan subsidi. Dia mengatakan, yang ingin diupayakan pemerintah ialah subsidi yang lebih tepat sasaran.

Sumber : Finance.detik

PT Rifan Financindo

No comments:

Post a Comment

Jumlah Uang Beredar Naik Jadi Rp 8.721,9 T Berkat Penyaluran Kredit Moncer

Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar pada Januari 2024 mengalami pertumbuhan. Uang beredar mengalami pertumbuhan, salah satunya ditopan...