PT Rifan Financindo - Gelombang PHK kembali membayangi buruh di Indonesia. Demikian pernyataan resmi dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal.
Dikutip dari laman KSPI, Said Iqbal mengklaim hingga pertengahan tahun 2019, kurang lebih 10.000 buruh terkena ancaman PHK. Jumlah tersebut berasal dari berbagai industri, seperti industri baja, semen, elektronika, dan otomotif.
Menurut Iqbal, industri baja terpukul karena masuknya baja murah dari China. Di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, misalnya, ancaman PHK sudah mulai terjadi setahun yang lalu.
"Berdasarkan informasi dari para perkerja subkon (sub kontraktor) di Krakatau Steel, sudah banyak dari mereka yang dirumahkan dan shift dikurangi," kata Iqbal dikutip dari laman KSPI, Kamis (8/8).
Hal serupa juga terjadi di industri semen. Ia bilang industri semen terpukul karena masuknya perusahaan asing terutama dari China yang bisa menjual dengan harga lebih murah.
Juga ancaman PHK datang dari industri elektronik terutama dari wilayah Batam, Kepulauan Riau. Ia bilang pabrik Foster Electronic dan Unisem tutup menyebabkan ribuan buruh kehilangan pekerjaan.
Ancaman PHK datang dari industri otomotif. Terlebih, setelah Nissan mengumumkan akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Ia mengatakan Nissan Motor Indonesia (NMI) telah membenarkan bahwa keputusan Nissan Motor Co, induk usahanya, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga akan dialami karyawan perusahaan di Indonesia.
Dalam hitungan KSPI, potensi PHK dari industri baja sekitar 3.000-5.000 tenaga kerja, semen 1.000-2.000 tenaga kerja, otomotif terutama dari Nissan 500-1.000 tenaga kerja, dan elektronik dari Batam sekitar 2.000 tenaga kerja.
"Hitungan kasar semuanya sekitar 10.000 terancam PHK," katanya.
Iqbal mendesak agar pemerintah melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya PHK.
Dia juga meminta agar kartu prakerja segera direalisasikan. KSPI berharap kartu prakerja juga dapat dipergunakan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saya minta agar bisa dipakai untuk orang-orang yang terkena PHK agar mereka bisa bekerja kembali, apalagi banyak PHK di tahun ini. Saya minta bisa tahun depan mulai diterapkan," katanya.
Pihak pemerintah, saat dikonfirmasi soal data-data yang disampaikan KSPI belum memberikan tanggapan. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), John Daniel Saragih tak merespons saat dimintai penjelasan soal angka-angka PHK yang dirilis KSPI.
Sumber: cnbcindonesia
PT Rifan Financindo
No comments:
Post a Comment