Ternyata Kasus Ini Pintu Masuk Jaksa Usut Korupsi hingga Ratusan Triliun | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo   -   Tanda tanya bermunculan ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut perkara korupsi dengan nilai kerugian negara hingga Rp 100 triliun lebih. Namun ternyata argumentasi yang dibangun jaksa beralasan, bahkan pernah pula diamini Mahkamah Agung (MA).

Salah satu perkara yang mencuat adalah dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Singkatnya, sebut saja kasus korupsi terkait kebun kelapa sawit.

Untuk tersangkanya, jaksa menjerat R Thamsir Rachman dan Surya Darmadi. Nama pertama merupakan mantan Bupati Indragiri Hulu, sedangkan Surya Darmadi disebut sebagai pemilik PT Duta Palma Group.


Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum di mana Thamsir telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu seluas 37.095 hektare kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani yang merupakan milik Surya Darmadi. Kemudian, izin itu digunakan Surya Darmadi untuk membuka perkebunan dan produksi kelapa sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional.

Kerugian Negara Rp 78 T Kini Jadi Rp 100 T Lebih
Di awal pengungkapan kasus ini Kejagung mengatakan kerugian negara adalah Rp 78 triliun, yang merupakan gabungan dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Terbaru, Kejagung mengatakan kerugian negara di kasus ini bertambah menjadi Rp 104,1 triliun.

Dalam konferensi pers terbaru di Kejagung pada Selasa (30/8/2022), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bersama Deputi Bidang Investigasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Agustina Arumsari menyampaikan hitungan terbaru dari kasus Surya Darmadi.

Agustina, yang karib disapa Sari, mengatakan lingkup perhitungan BKPB terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group (5 perusahaan) atas pengelolaan kegiatan usaha di atas luasan lahan kelapa sawit sebesar 37.095 hektare. BPKP juga melihat adanya kegiatan yang menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian keuangan negara, seperti adanya alih kawasan hutan yang menjadi kebun tanpa pelepasan kawasan hutan, penyimpangan lainnya, termasuk upaya suap kepada pihak tertentu dalam rangka memperoleh izin alih kawasan hutan.

Semua penyimpangan yang dilakukan dalam kasus tersebut dinilai BPKP secara langsung atau tidak langsung adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Sebab, pada setiap kekayaan negara, ada hak negara di situ.

"Kenapa karena memang sebagaimana yang diketahui di dalam pengusahaan seluruh kekayaan negara ada hak negara di situ. Dalam hal ini penyimpangan yang dilakukan menimbulkan dampak tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan antara lain dalam bentuk dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan seterunya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sari.

Adapun berdasarkan hasil perhitungan BPKP dalam kerugian keuangan negara di kasus ini, totalnya Rp 4,9 triliun. Sedangkan kerugian perekonomian negara mencapai Rp 99 triliun lebih.

"Kami hitung dengan jumlah untuk kerugian negara ada USD 7,8 juta yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,14 miliar, dan untuk yang lainnya pada provisi sumber daya hutan, ada fakta-fakta memang mengalami kerusakan hutan itu, sehingga ada biaya pemulihan kerugian kerusakan lingkungan yang jika dijumlah semuanya berjumlah Rp 4,9 triliun," ujarnya.

"Masing-masing sesuai kompetensinya menghitung kerugian keuangan negara. Dan jika seluruh angka dari kami para ahli yang sudah berkolaborasi, seluruh kerugian baik dari sisi keuangan negara dan perekonomian negara, terhitung lah sebesar Rp 99,34 triliun kerugian perekonomian negara," ujar Sari.

Hasil perhitungan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara ini kemudian diserahkan ke penyidik untuk digunakan dalam persidangan. Dalam kesempatan itu, Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan jumlah kerugian keuangan negara saat ini totalnya mencapai Rp 104,1 triliun. Saat ini Kejagung sedang mendalami tidak hanya kerugian keuangan negara saja yang dihitung, tetapi kerugian perekonomian negara juga dihitung.

"Jadi awal penyidik menyampaikan nilai kerugian negara mencapai Rp 78 triliun awal. Sekarang sudah pasti hasil perhitungan yang diserahkan kepada penyidik dari BPKP dari ahli auditor kerugian negara senilai Rp 4,9 triliun (untuk keuangan). Untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp 99,2 triliun, sehingga nilai ini ada perubahan dari awal penyidik temukan senilai Rp 78 triliun," kata Febrie.

"Nah ini harus dipahami oleh rekan-rekan. Sekarang kejaksaan tidak lagi hanya memakai instrumen kerugian keuangan negara, tetapi sudah mencoba membuktikan kerugian perekonomian negara, karena ini cakupannya lebih luas seperti yang dijelaskan bu Deputi bahwa yang menjadi hak negara dihitung semuanya sehingga nilainya cukup besar Rp 99,2 triliun," tuturnya.

Surya Darmadi Protes
Surya Darmadi menyebut penghitungan itu tidak masuk akal. Apa alasannya?

"Perhitungan yang dimaksud kita confirm ke klien (Surya Darmadi), sangat tidak masuk akal, aset yang dipermasalahkan yaitu lahan dimaksud maksimal hanya Rp 5 triliun. Bagaimana bisa dinyatakan kerugian Rp 78 triliun apalagi sekarang jadi Rp 104 T," kata Juniver kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).

"Klien menyatakan, kalau ada uang sampai segitu, untuk apa dia datang ikut proses hukum? Dia menikmati saja 12 turunan," ujar Juniver.

Juniver menyebut akan menguji hasil temuan Kejagung bersama BPKP. Ia ingin penghitungan total kerugian negara itu dibuka secara transparan.

"Oleh karenanya agar transparan, clear nanti kita uji di pengadilan. Malah klien sampaikan, kalau ada kerugian segitu, 'lebih besar lagi keuntungan saya' dan 'saya harusnya terkaya di Indonesia maupun Asia," pungkas Juniver.

Terlepas dari itu, sejatinya Kejagung sudah pernah pula mengusut perkara korupsi dengan cara penghitungan perekonomian negara sehingga didapatkan angka yang fantastis. Perkara apa?

Dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi III DPR pada 23 Agustus 2022, tak sedikit legislator yang bertanya-tanya tentang bagaimana cara Kejagung menghitung dan mendapatkan angka puluhan, bahkan ratusan triliun rupiah, saat mengusut kasus korupsi. Jampidsus Febrie Adriansyah lantas memberikan penjelasan.

"Kita memang tidak dibatasi hanya auditor BPKP atau BPK. Yang menjadi landasan di UU Tipikor ini memang ahli yang secara keahliannya memang dapat diandalkan untuk melakukan penghitungan. Kalau untuk kerugian keuangan negara, seperti contohnya ada beberapa perkara di kita yang ada beda pendapat dengan auditor BPKP. Kita coba dengan ahli lain ini inkrah, diputus oleh hakim, ini perkara tambang di Jambi, jadi memang secara payung hukumnya memang bisa kita minta ahli dengan keahliannya," kata Febrie.


Febrie lantas mencontohkan tentang salah satu perkara yang diusut yang dihitung kerugian perekonomian negara dan diamini hingga tingkat kasasi. Dengan kata lain, kasus itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Beberapa waktu dulu kita coba menangani perkara impor tekstil di Batam dan kita terapkan dengan cara menghitung perekonomian negara dan kerugian perekonomian negara ini bukan jaksa yang menghitung, tapi kita memang melibatkan ahli, ahli ekonomi maupun ahli di mana sisi teknis terjadinya tindak pidana korupsi tersebut," ucap Febrie.

"Di tingkat PN (pengadilan negeri) masih kerugian negara memang yang dibuktikan, tetapi di tingkat kasasi ternyata hakim sependapat bahwa perkara tekstil atas nama Irianto di Batam itu diputuskan kerugiannya di perekonomian negara sehingga ini menjadi terobosan baru dalam penanganan-penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana ditekankan oleh semua bahwa ini tidak hanya memenjarakan, tapi ada manfaat besar dari sisi ekonomi untuk negara," imbuhnya.

Kasus Impor Tekstil
Dari penelusuran detikcom, kasus itu berkaitan dengan impor tekstil. Berikut kisahnya:

Latar Belakang: Tekstil China Serbu Indonesia

Kasus bermula saat tekstil China menyerbu pasar Indonesia. Salah satunya diceritakan para pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat merasa terancam dengan derasnya produk impor yang mayoritas dari China. Hal tersebut terjadi sejak keluarnya Permendag No 64 Tahun 2017.

Modus Penyelundupan
Irianto selaku Direktur Peter Garmindo Prima bekerja sama dengan Mukhlas, Kamaruddin, Dedi, dan Hariyono. Irianto mengimpor tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT). Dan sebelum tekstil impor memasuki Kawasan Bebas Batam (free trade zone) Irianto terlebih dahulu mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen packing list dengan besaran antara 25-30 persen.

"Sehingga terdakwa (Irianto-red) memperoleh berbagai keuntungan pada jumlah volume tekstil yang diimpor lebih banyak dari dokumen impor, dan menjadikan terdakwa memiliki tambahan alokasi kembali sejumlah 25-30 persen," papar jaksa.

Irianto juga mengubah data nilai harga yang tertera dalam dokumen invoice sehingga nilai invoice menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Tujuannya agar bea masuk yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

"Dokumen invoice dan dokumen packing list tersebut kemudian dikirim kepada perusahaan pelayaran (shipping) sebagai kelengkapan untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Bea dan Cukai Batam untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Luar Daerah Pabean (SPPB LDP) di Kawasan Bebas Batam (free trade zone)," terang jaksa

Dampak
Dalam kurun waktu 2018-2019, terdapat 9 pabrik tekstil tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor yang banyak di Indonesia. Dampak dari pabrik tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik yang tutup tersebut maka tingkat produksi tekstil domestik mengalami penurunan dan ribuan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Akibat dari perusahaan-perusahaan tekstil yang tutup tersebut juga berpengaruh terhadap industri perbankan yang sudah memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan tekstil tersebut, yang mana perusahaan-perusahaan itu tidak mampu membayar kembali pinjaman/pembiayaan yang telah diterima.

Kerugian
Akibatnya, banyak pabrik tutup dan ribuan pekerja mengalami PHK. Berdasarkan Naskah Analisis Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada tertanggal 1 Agustus 2020, kerugian perekonomian negara di kasus itu dapat dinilai secara keekonomian minimum sebesar Rp 1.646.216.880.000 (triliun).

"Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, di mana perusahaan Irianto berkontribusi 2,29% sebesar Rp 1.496.560.800.000 dan perusahaan satunya berkontribusi 0,229% sebesar Rp 149.656.080.000 dari total seluruh kerugian perekonomian negara akibat importasi tekstil secara tidak sah sebesar Rp 65,352 triliun," pungkas jaksa.

Aparat kemudian menyelidiki kasus tersebut ternyata simpul masalah adalah banjir penyelundupan di kepabeanan Batam. Aparat menetapkan sejumlah nama untuk bertanggung jawab.

Terdakwa
1. Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC), Mokhammad Mukhlas
2. Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang PFPC I, Kamaruddin Siregar
3. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC I, Dedi Aldrian
4. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC II, Hariyono Adi Wibowo
5. Bos perusahaan swasta, Irianto.

Hukuman
1. Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC), Mokhammad Mukhlas dihukum 2 tahun penjara. Di tingkat banding dihukum 5 tahun penjara. Oleh MA, disunat menjadi 4 tahun penjara.
2. Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang PFPC I, Kamaruddin Siregar dihukum 2 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan di tingkat banding. Saat ini sedang mengajukan kasasi.
3. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC I, Dedi Aldrian dihukum 2 tahun penjara. Hukumannya diperberat di tingkat banding menjadi 5 tahun penjara. Saat ini sedang mengajukan kasasi.
4. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC II, Hariyono Adi Wibowo dihukum 2 tahun penjara. Hukumannya diperberat di tingkat banding menjadi 5 tahun penjara. Saat ini sedang mengajukan kasasi.
5. Bos perusahaan swasta, Irianto dihukum 3 tahun penjara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Oleh MA dinaikkan menjadi 10 tahun penjara.

"Terdakwa telah pula memberikan sejumlah uang kepada Mokhamad Mukhlas, Hariyonadi Wibowo, Dedi Aldrian dan Kamar Siregar, yang bertugas sebagai Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengawasi lalu lintas barang impor (dalam hal ini tekstil), dengan memberi uang sebesar Rp 5.000.000 per/kontainer tekstil impor kepada Pejabat Bea Cukai Batam tersebut, dengan total sejumlah Rp 1.950.000.000 dari 390 kontainer tekstil impor dengan maksud Terdakwa Drs. Irianto selaku importir mendapat keuntungan berupa mengimpor tekstil dari negara China melalui kawasan Bebas Batam ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro membacakan pertimbangan majelis.

Duduk sebagai ketua majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani.

Sumber : news.detik

PT Rifan Financindo

Harga BBM dan Risiko Inflasi | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo   -  Dalam pidato Nota Keuangan RI oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2022 disampaikan, pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5,3 persen. Dengan PDB di kisaran Rp 18.000 triliun, membutuhkan tingginya aktivitas ekonomi dan konsumsi energi, agar PDB dapat tumbuh sesuai potensialnya; dengan kapasitas output penuh (full capacity utilization).

Namun bila harga BBM sebagai komponen input utama (primary input) mahal, akan berdampak pada biaya produksi dan mengoreksi kapasitas produksi --akibat tekanan harga komponen input. Industri pun akan mengurangi produksi atau terjadi supply shock.

Peningkatan IHK/inflasi selalu terjadi ketika permintaan agregat bergerak di atas output aktual. Alhasil, gap PDB aktual terhadap potensialnya akan melebar. Menuju pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, akan bergerak tertatih-tatih.

Di sinilah teori kausalitas konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi bekerja. Kekurangan pasokan/konsumsi energi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi atau memperburuk kinerja perekonomian. Energi merupakan faktor pembatas pertumbuhan ekonomi (Stern, 2000). Realisasi APBN di paruh kedua tahun ini dan 2023 harus presisi merespons dinamika konjungtur ekonomi (business cyclical).

Kebijakan counter cyclical dengan mengurangi belanja subsidi BBM saat ekonomi ekspansi diperlukan untuk memoderasi defisit APBN sebagai "kondisi antara" menuju disiplin fiskal. Karena transmisi fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan moneter hawkish negara-negara utama berdampak nyata terhadap resiliensi fiskal.

Selain itu, kebijakan mengurangi belanja subsidi, seturut menurunnya pendapatan (procyclical), adalah dalam rangka merelaksasi ruang fiskal sebagai shock-absorber. Agar APBN lebih lentur dalam merespons konjungtur ekonomi.

Sejatinya, pemerintah pun berada pada trade off antara kebijakan penyesuaian harga BBM dan inflasi. Seturut itu, dinamika subsidi BBM yang acap kental dengan gairah muatan politik menjadi soal tersendiri. Apalagi jelang tahun politik 2024.

Ibarat kata, kebijakan subsidi BBM "mengambil benang dari dalam segunduk tepung dalam dulang." Ekstra hati-hati agar tak mengotori citra pemerintahan Jokowi, dan mengakhiri masa bakti dengan husnul khatimah. Mengambil kebijakan yang tidak populer secara politik, namun agar APBN tak limbung dari tekanan biaya subsidi yang perlahan tapi pasti membengkak.

Dinamika Harga

Kombinasi fluktuasi harga minyak dunia dan kurs rupiah perlahan-lahan mengerek harga BBM dalam negeri. Krisis geopolitik Eropa Timur masih menjadi faktor yang mendisrupsi rantai pasok global. Setali tiga uang dengan kebijakan moneter ketat The Fed dan bank sentral negara-negara ekonomi utama yang masih menjadi faktor peluruh daya tahan rupiah. Sebagai negara pengimpor migas, dua kondisi tersebut berdampak pada harga BBM dalam negeri.

Seturut itu, kemampuan APBN menahan tekanan harga BBM subsidi pun terbatas. Pendapatan negara dari sumber windfall profit ekspor komoditas sebagai jangkar fiskal untuk bantalan subsidi tampaknya perlahan-lahan melandai. Mau tak mau, harga BBM Pertalite (Research Octane Number/RON 90) harus mengalami adaptasi dalam rangka memperkecil spread dengan harga keekonomian di kisaran Rp 17.500/liter. Spread harga jual dan keekonomian yang terlalu lebar dipastikan menekan ruang fiskal.

Saat ini harga keekonomian BBM Pertalite menurut Pertamina adalah Rp 17.500/liter. Sementara harga jual Rp 7.650. Artinya, setiap kita membeli Pertalite 1 liter, maka disubsidi pemerintah Rp Rp.9.850. Setali tiga uang dengan solar, Pertamina menjual solar Rp 5.150/liter, sementara harga keekonomiannya Rp 18.150/liter. Artinya pemerintah melalui APBN, mensubsidi per liter Rp 13.000.

Harga Pertalite digadang-gadang naik Rp 10.000/liter. Bila Pertalite dikerek ke harga jual Rp 10.000/liter (mendekati keekonomian), tekanan pada ruang fiskal/APBN berkurang namun inflasi akan terkerek. Konsekuensi yang sama terjadi penyesuaian harga solar. Konsensus memperkirakan, bila harga BBM berubah-naik, inflasi bisa melesat di atas 5 persen. Beban pengeluaran masyarakat bertambah, daya beli tergerus.

Konsumsi rumah tangga akan terkoreksi-turun. Ini menjadi katalis negatif; membatasi ruang kinerja PDB tumbuh diatas 5%. PDB bisa tumbuh ke potensialnya, tapi tertatih-tatih. Harga BBM jenis RON 92/Pertamax yang tidak disubsidi pemerintah pun berpotensi naik. Hal ini akan mendorong beban pengeluaran kelompok masyarakat yang tak dilindungi APBN. Khususnya kelompok masyarakat kelas menengah.

Padahal, kelompok inilah yang memberikan kontribusi 46 persen terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berkontribusi sekitar 50 terhadap konsumsi rumah tangga atau terhadap PDB keluaran. Kombinasi dampak penyesuaian harga BBM subsidi dan non subsidi, serta tekanan terhadap segmen kelompok masyarakat pengguna adalah katalis negatif bagi kinerja PDB.

Menggerus Kesejahteraan

Bila pertumbuhan ekonomi 5 persen, lalu digerus inflasi 5 persen sampai 5,6 persen (sesuai konsensus ekonom dan praktisi), maka pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkualitas. Karena dengan inflasi >5 persen akan menggerus kesejahteraan rakyat. Dengan inflasi di kisaran 5 persen, spread dengan sasaran otoritas moneter masih lebar, di atas 1 persen. Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects (Juni 2022) menyebutkan, inflasi harga bergejolak yang sulit diredam akan mengerek angka kemiskinan 0,2 persen atau 435.000.

Untuk 2022, sesungguhnya kenaikan harga BBM sudah terbaca melalui dinamika harga minyak mentah acuan yang berfluktuasi. Pemerintah pun sudah melakukan penyesuaian asumsi APBN terhadap Indonesian Crude Price (ICP). Dari sebelumnya ICP US$ 63/barel menjadi US$ 100/barel. Bila harga minyak acuan pasar di atas angka psikologis (melampaui US$ 100/barel) atau cenderung meleset dari asumsi APBN, maka pemerintah dipastikan melakukan penyesuaian kebijakan harga.

Kombinasi lemahnya kurs di kisaran Rp 15 ribu/US dolar dan ICP di atas US$ 100/barel memberikan tekanan beban subsidi dalam APBN. Kuota BBM subsidi dalam APBN 2022 kian menipis. Dari alokasi 23 juta Kl, yang sudah digunakan sudah 16,8 juta Kl.

Diperkirakan hingga Oktober 2022, sisa kuota terserap habis. Sementara Badan Anggaran DPR enggan menambah kuota BBM. Yang perlu dilakukan pemerintah sekarang hanya tiga hal. Pertama, pembatasan pengguna BBM subsidi agar tepat sasaran, atau subsidi ke orang, bukan barang. Kedua, penyesuaian harga. Ketiga, menyiapkan kompensasi/bansos akibat administered price.

Pemerintah masih memiliki isi dompet dari rezeki nomplok ekspor komoditas. Hingga Agustus 2022, neraca perdagangan masih surplus. Ini bisa menjadi salah satu jangkar bagi alokasi kompensasi dalam rangka menahan laju inflasi. Dan, ekonomi Indonesia tengah menghadapi risiko inflasi.

Sumber : news.detik

PT Rifan Financindo

Antam Sebut Sudah Serahkan Emas ke Budi Said Sesuai Harga Resmi | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -   Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kalah kasasi atas kasus dengan Crazy Rich Surabaya, Budi Said. Perseroan menyebut sudah melaksanakan transaksi sesuai ketentuan.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal menjelaskan pihaknya telah menyerahkan semua barang kepada pihak yang diberi kuasa oleh penggugat sesuai dengan jumlah uang yang dibayar oleh penggugat kepada perusahaan

"Dengan mengacu pada harga resmi yang berlaku pada saat transaksi dilakukan," katanya dalam surat kepada PT Bursa Efek Indonesia, Sabtu (27/8/2022).

"Perusahaan menegaskan tetap berada pada posisi yang kuat dalam perkara ini dan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi dengan itikad baik," lanjutnya.

Menanggapi kasasi yang telah dimenangkan oleh Budi Said berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), Antam mengaku telah menyiapkan langkah-langkah terkait dengan permasalahan tersebut.

"Secara menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menciptakan praktik bisnis sesuai prinsip good corporate governance (GCG) di setiap lini bisnis termasuk dalam kegiatan jual beli logam mulia," tutupnya.

Sumber : finance.detik

PT Rifan Financindo

Siap-siap! DPD Bilang Harga BBM Segera Naik, Nih Buktinya! | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -  Dewan Perwakilan Daerah atau DPD meyakini bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM akan segera naik berdasarkan sejumlah indikator, seperti harga minyak global yang sangat tinggi. 

Wakil Ketua III DPD Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan bahwa kondisi perekonomian tahun ini menunjukkan perbaikan dari tahun lalu. Namun, peluang itu bukan tanpa tantangan, gejolak ekonomi global membawa dampak ke berbagai aspek. 

Menurutnya, salah satu dampak paling besar dari gejolak harga ekonomi global adalah naiknya harga minyak, yang mendorong inflasi di banyak negara. Atas kondisi itu, Sultan meyakini bahwa harga BBM di Indonesia pun akan bergerak sesuai kondisi pasar global. 

“Dalam waktu dekat hampir dipastikan bahwa BBM pasti naik,” ujar Sultan saat membuka rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis (25/8/2022). 

Menurutnya, DPD menggelar rapat bersama Kemenkeu, Bappenas, dan Bank Indonesia untuk mendapatkan penjelasan mengenai kondisi terkini dan prospek ekonomi tahun depan. Pergerakan harga BBM dinilai akan berpengaruh terhadap ekonomi, terutama inflasi. 

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa pemerintah setidaknya memiliki tiga pertimbangan dalam menghadapi tingginya harga minyak global dan tantangan subsidi BBM saat ini. Baca Juga : Airlangga: Pemerintah Masih Kaji Kenaikan Harga BBM Subsidi Pertama adalah menambah subsidi BBM, yang estimasinya membuat total subsidi menjadi Rp700 triliun. 

Kedua, membatasi konsumsi BBM dengan mekanisme tertentu, dan ketiga adalah menaikkan harga BBM. 

Dia memperkirakan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun. 

Perhitungan itu bahkan hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik. 

“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. 

Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa (23/8/2022).

Sumber : ekonomi.bisnis

PT Rifan Financindo

Skema Uang Pensiun PNS Lama-Lama Jadi Beban, Sri Mulyani: harus di rombak | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan skema pembayaran dana pensiun terhadap aparatur sipil negara (ASN) saat ini membebani negara.

Karena itu, untuk mengurangi beban dia ingin agar skema pensiunan ini bisa diubah.

"Reformasi di bidang pensiun saat ini menjadi sangat penting," kata dia di Komisi XI DPR, Rabu (24/8/2022).


Sri Mulyani mengungkapkan saat ini skema pensiun masih menggunakan pay as you go. Ini artinya perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

Dia menyebutkan TNI dan Polri juga menggunakan skma yang sama tapi tak dikelola Taspen melainkan PT ASABRI. "Untuk ASN TNI Polri memang mengumpulkan dan di Taspen dan di Asabri tapi untuk pensiunnya mereka tidak pernah membayar, tapi yang bayar APBN," jelas dia.


Sri Mulyani menambahkan kondisi ini jika dibiarkan akan menjadi risiko jangka panjang. Pasalnya dana pensiun ini dibayarkan terus-terusan hingga pegawai meninggal dan diteruskan ke pasangan dan anak hingga usia tertentu.

"Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang. Apalagi kalau lihat jumlah pensiunan sangat meningkat," ujarnya.

Dia mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut mendukung reformasi dengan menghasilkan produk Undang-undang sebagai landasan hukum.

Menurutnya Indonesia saat ini sudah harus memikirkan produk hukum yang mengatur pensiun. "Sampai sekarang Indonesia belum punya UU pensiun. Kami mengharapkan ini bisa jadi prioritas untuk reformasi di bidang pensiunan di Indonesia," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menyebutkan saat ini dana Rp 2.800 triliun terdiri dari pemerintah pusat Rp 900 triliun dan Pemda Rp 1.900 triliun.

Dia mengungkapkan jika skema baru diharapkan bisa disusun dengan iuran pasti atau fully funded. Jadi uang pensiunan yang diterima akan lebih besar dari skema yang ada sekarang.

Nah skema fully funded ini selain diambil dari THP, pembayarannya akan dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Karena itu pensiunan PNS ini bisa mengantongi Rp 1 miliar.

Namun Isa tak mau menjelaskan lebih detil terkait skema tersebut. Menurutnya masih butuh pendalaman dari Kementerian Keuangan. "Kita memperhitungkan hal itu agar bisa mereformasi, arahnya memang harus ada reformasi untuk dana pensiun," ujarnya.

 

Sumber : Finance.detik

PT Rifan Financindo

Inflasi AS Turun Jadi 8,5 Persen, Pasar Kripto Bergairah | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  - Pergerakan harga Bitcoin dan aset kripto terpantau menguat setelah rilis data inflasi AS yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu. 

Mengutip data CoinMarketCap, Kamis (11/8/2022), harga Bitcoin (BTC) terpantau naik 0,37 persen ke level US$24.356,79. Sementara itu, harga sejumlah altcoin terpantau ikut naik, yakni Ethereum (ETH) reli 0,38 persen menjadi US$1,882,60, Solana (SOL) naik 2,52 persen di level US$43,97, dan Cardano (ADA) juga naik 0,81 persen ke posisi US$0,5441. 

Trader Tokocrypto Nathan Alexander mengatakan harga Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto utama lainnya melanjutkan reli disebabkan oleh berita data inflasi AS terbaru yang menguntungkan. 

Tuai Berkah Reli Wall Street Departemen Ketenagakerjaan AS telah mengumumkan inflasi tahunan AS yang ternyata mengalami penurunan dari 9,1% kini hanya 8,5% pada Juli 2022. 

Data ini mengindikasikan bahwa siklus inflasi tinggi AS mungkin telah mencapai puncaknya, meski angka 8,5% masih jadi salah satu yang tertinggi. 

“Peristiwa tersebut akhirnya memicu investor untuk kembali mengakumulasi aset kripto. Mereka optimis akan adanya pull back dari dampak data inflasi AS yang turun,” kata Nathan. Ia melanjutkan data terbaru inflasi AS dapat menimbulkan keyakinan bahwa The Fed akan meredam agresivitas kebijakan moneternya. 

Jika The Fed mengambil sikap doviish, maka daya tarik aset kripto akan terus meningkat. Baca Juga : Harga Emas Hari Ini, Kamis 11 Agustus 2022, Katalis Inflasi AS Selain itu, aksi The Fed yang menahan suku bunga acuannya diharapkan tidak akan menyurutkan likuiditas di pasar kripto. 

“Pastinya, mereka bisa beranggapan berhasil dalam upaya menjinakkan inflasi tanpa memasukkan ekonomi ke dalam resesi, dan dapat meningkatkan suku bunga pada tingkat yang lebih moderat pada pertemuan berikutnya di bulan September mendatang,” tuturnya.

Selain sentimen dari inflasi, reli kencang pasar kripto juga didorong antisipasi investor terhadap pembaruan jaringan Ethereum bernama The Merge yang sedianya meluncur pada September mendatang. 

Pekan ini juga menjadi momen penting bagi Ethereum, karena akan ada penggabungan testnet ketiga dan terakhir, yang disebut Goerli. Penggabungan ini diharapkan terjadi pada 10-12 Agustus mendatang. Dari sisi teknikal, Nathan mengungkap pergerakan harga Bitcoin sejauh ini berhasil breakout resistance pada level US$23.362. 

Jika harga BTC kembali melanjutkan reli, target kenaikan selanjutnya berada pada level US$25.232. “Posisi US$22.930 masih menjadi level support yang solid untuk menahan laju penurunan Bitcoin apabila harga koreksi,” jelasnya. Sementara, nilai Ethereum memiliki target kenaikan terdekat berada pada level US$1.916. 

Jika level tersebut berhasil ditembus, maka kenaikan selanjutnya berada pada level US$2.009. ETH memiliki level support solid di US$ 1.622 untuk menahan laju penurunan ETH jika mengalami koreksi.

Sumber : Market.bisnis

PT Rifan Financindo

Maju ke 16 Besar Kejuaraan Dunia 2022, Ini Persiapan Ginting | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo  -   Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting akan persiapkan diri menuju babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022 yang berlangsung pada Kamis (25/8). Lawannya antara Rasmus Gemke atau Shi Yuqi, ini persiapan Ginting.

Anthony Ginting baru saja menyelesaikan pertandingan babak kedua melawan Georges Julien Paul (Mauritius) di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Selasa (23/8/2022). Ia menang dalam duel straight game dengan skor 21-10, 21-16. Laga ia akhiri dalam waktu 29 menit.

Juara Singapore Open 2022 itu pun mengucap syukur karena bisa melewati tantangan lainnya di turnamen Grade 1 BWF ini. Ia bahkan sudah merasa lebih baik dalam menerapkan pola permainannya.


"Mengucap syukur bisa menjalani pertandingan dengan baik. Puji Tuhan juga semua lancar, penampilan saya hari ini lebih baik dari kemarin, baik dari segi pukulan, pergerakan dan lain-lain," kata Ginting, usai tanding.

"Dua hari ini memang bisa dibilang jadi ajang untuk lebih beradaptasi dengan kondisi lapangan."

Kemenangan itu pula membawa Anthony Ginting melaju ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022. Ia bertekad untuk mempersiapkan diri lebih bagus lagi.

Anthony Ginting saat ini masih menunggu pemenang dari pertandingan antara Shi Yuqi dengan Rasmus Gemke. "Besok ada jeda satu hari, bisa saya manfaatkan untuk lebih memantapkan persiapan," kata peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo tersebut.

"Latihan tentunya untuk bersiap lawan Gemke atau Shi Yu Qi. Lawan mereka harus siap capek dan siap susah, dua-duanya punya tipe permainan berbeda dengan kualitas yang bagus," ujarnya.

"Bila lawan Shi Yu Qi kan dia baru comeback jadi akan ingat-ingat lagi dulu saat terakhir bertemu pertandingannya seperti apa."

"Intinya lebih fokus menyiapkan diri sendiri dari pikiran, mental, fisik, teknik dan strategi di lapangan," Ginting mempertegas.

Sumber  :  news.detik

 PT Rifan Financindo 

Dolar AS Tekan Rupiah di Awal Pekan ke Rp 14.872, Yuan China Paling 'Sakti' | PT Rifan Financindo

PT RIfan Financindo  -   Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini berada di level Rp 14.872. Mata uang Paman Sam menguat terhadap rupiah siang ini 53 poin (0,36%).

Dikutip dari data RTI, dolar AS berada di level tertingginya pada Rp 14.878 dan terendahnya pada Rp 14.816. Pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah secara harian menguat, sedangkan secara bulanan melemah.

Mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS adalah yuan China. Dolar AS ditekuk yuan China 0,04% ke level 6,8.


Sedangkan mata uang Asia lainnya melemah terhadap dolar AS, yaitu yen Jepang dan dolar Singapura.


Pergerakan dolar AS terhadap yen Jepang naik 0,26% ke level 137. Sedangkan dolar AS terhadap dolar Singapura naik 0,18% ke level 1,3

Sumber : Finance.detik

PT Rifan Financindo

Harga Emas Turun Terus,1 Gram Hingga 1 Kg | PT Rifan

PT Rifan Financindo   — Indeks mengawali perdagangan hari ini dengan penguatan di posisi 581,52 sejalan dengan pergerakan IHSG. 

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (19/8/2022) pukul 09.11 WIB indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia tersebut naik 0,26 poin atau setara 0,016 persen. 

Dari 27 konstituen, 12 saham terpantau parkir di zona hijau, 7 saham stagnan, dan 8 saham yang berada di zona merah. 

Konstituen di posisi pertama zona hijau yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yang naik 2,74 persen setara 45 poin ke posisi Rp1.685. 

Selanjutnya disusul emiten pengelola Alfamart (AMRT) yang menguat 2,51 persen dan MDKA naik 1,89 persen. 

Jajaran konstituen yang terpantau menghijau pada perdagangan hari ini antaralain BFIN, INCO, HEAL, PTBA dkk dengan kenaikan berkisar 0,23 persen hingga 1,23 persen. 

Sementara itu, konstituen indeks Bisnis-27  yang terpantau melemah hari ini dipimpin oleh emiten milik Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific turun 1,55 persen setara 15 poin menjadi Rp950. 

Berikutnya ada TLKM dan SMGR yang ikut melemah masing-masing 1,10 persen dan 0,88 persen.

Sejumlah konstituen yang juga mengawali perdagangan pagi hari ini dengan pelemahan antaralain TLKM, ASII, KLBF, MNCN dll di kisaran 0,23 persen sampai 0,72 persen. 

 Emiten yang terpantau masih stagnan alias belum mencatatkan adanya transaksi yaitu antaralain CPIN, INKP, PWON, UNTR, dan lainnya. 

Penguatan indeks Bisnis-27  pada Jumat (19/8/2022)  sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkerek ke posisi 7.201,710, naik 0,26 persen atau setara 18,25 poin.

Sumber : Market.bisnis

PT Rifan Financindo

KPU Bakal Gandeng Parpol dan Influencer untuk Edukasi Pemilu | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo -  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bakal menggandeng sejumlah influencer dan partai politik (parpol) untuk mengedukasi terkait pemilu. Hal ini dilakukan oleh KPU untuk menyiarkan perkembangan informasi terkait pemilu lewat media sosial.

"Nah karena itu yang paling penting kita berusaha jangkau warganet ini untuk kemudian kita libatkan dalam konteks partisipasi masyarakat itu dalam rangka membantu KPU untuk menyebarluaskan juga informasi-informasi yang sebenarnya tentang pemilu dan tentu mereka kan punya kluster-kluster pemilih kan," ujar Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2022).

Apalagi saat ini, menurut August, masyarakat lebih sering membaca informasi melalui media sosial. Ini dikarenakan media mainstream masih menggunakan mekanisme untuk memfilter setiap informasi yang akan disebarluaskan.

Namun, hingga saat ini masih belum ada instrumen hukum yang dibangun oleh KPU untuk menjangkau perkembangan ke depan. Edukasi kepada masyarakat ini akan dilakukan oleh para influencer dalam bentuk kegiatan.

"Nanti bentuknya seperti apa kan itu konteksnya dalam kegiatan. Bentuknya seperti apa? Misalnya ternyata nanti sejumlah warganet yang misalnya saya nggak sebut famous tapi ya jaringannya luas, dampaknya signifikan mungkin bisa ketemu sama kita untuk saling berbagi informasi, dan tukar menukar perkembangan," ucap August.

Namun, hingga saat ini KPU masih belum membicarakan terkait endorsement tersebut.

"Ini kan ada perkembangan masyarakat di luar kita yang memang harus kita jangkau. Paling enggak itu dijangkau dulu. Paling enggak bagian PUU akan mengkajinya secara mendalam. Karena setelah PKPU ini akan dikeluarkan lagi pedoman teknisnya. Misalnya, dengan pemantau, dengan lembaga survei," jelasnya.

"Selepas uji publik ini, yang pasti kita mau tampung dulu (aspirasi dari publik). Selepas tampungan ini selesai, dan kita bahas di internal mana yang bisa diakomodasi atau tidak, atau tetap dengan draf yang ada, kita akan segera ajukan surat ke DPR," sambungnya.

Kemudian, berkaca dari Pemilu 2019 sosialisasi terkait pemilu ini KPU juga akan menggandeng sejumlah partai politik. Ini dikarenakan massa dari parpol lebih banyak.

"Termasuk selama ini kita tidak pernah menjangkau partai yang ini kontribusinya besar. Kan begini parpol, caleg itu berkepentingan untuk konstituennya konstituennya memilih pada hari H, memilih secara benar. KPU kan juga menghadapi situasi suara tidak sah kita besar," jelas August.

"Kelompok-kelompok masyarakat sipil kemudian media juga tentu diharapkan untuk bisa menyebarluaskan itu, tetapi partai politik juga, oleh karena itu di PKPU ini salah satunya juga sosialisasi, kita buka ruang untuk bisa KPU dengan peserta pemilu, KPU akan tidak mungkin ada jika tidak melayani peserta pemilu. Mereka lah yang akan berkompetisi," sambungnya.

Sumber : news.detik 

PT Rifan Financindo

Daftar Nama 68 Anggota Paskibraka Nasional 2022 di Upacara HUT RI | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan 68 pelajar SMA menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendara Pusaka (Paskibraka) Tahun 2022. Upacara pengukuhan tersebut digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Senin (15/8).

Dalam upacara tersebut, Jokowi bertindak sebagai pembina upacara. Sementara pemimpin upacara merupakan anggota Paskibraka 2022 dari Provinsi DKI Jakarta bernama Savina Fasha. Ia juga mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera Merah Putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia.

Jokowi kemudian membacakan pernyataan pengukuhan sebagai anggota Paskibraka sekaligus mendoakan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

"Dengan memohon rida Allah Yang Mahakuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara," ucap Presiden dikutip dari laman Presiden RI, Senin (15/8/2022).

Anggota Paskibraka ini telah dipilih secara ketat baik dari tingkat daerah hingga ke tingkat nasional. Akhirnya, mereka berhasil menjadi 68 putra-putri terbaik bangsa yang akan bertugas dalam Upacara Kemerdekaan RI ke-77 di Istana Merdeka, Jakarta.

Daftar Nama 68 Paskibraka Nasional 2022
Adapun nama-nama anggota Paskibraka dari 34 provinsi yang akan bertugas esok hari, 17 Agustus 2022 adalah:

Mohammad Rifat Zayyan (Provinsi Aceh)
Rinda Febriola (Provinsi Aceh)
Mario Adhiyaksa Sihombing (Provinsi Sumatra Utara)
Marfah Ronaito Batubara (Provinsi Sumatra Utara)
M. Faiz Assidiki (Provinsi Sumatra Barat)
Faiha 'Athahillah (Provinsi Sumatra Barat)
Muhammad Farrel Althaf Yudawa (Provinsi Riau)
Dhea Sumardi (Provinsi Riau)
Ardan Muzaki Yudha Bhaskara (Provinsi Kepulauan Riau)
Faradita Dwi Safitri (Provinsi Kepulauan Riau)
Jefry Rohmady (Provinsi Jambi)
Zikra Anugrah Choiriah (Provinsi Jambi)
Muhammad Carlos Aldionsi (Provinsi Sumatra Selatan)
Aisyah Ramadhani (Provinsi Sumatra Selatan)
Abi Fadilla Ramadhan (Provinsi Bangka Belitung)
Chikar Novrya Putri Caesaria (Provinsi Bangka Belitung)
Alfath Juan Daniswar (Provinsi Bengkulu)
Demanda Berliana Sari (Provinsi Bengkulu)
Rendy Rafael Hogan (Provinsi Lampung)
Shelin Tan Aprilia (Provinsi Lampung)
Muhammad Ikram Aththariq (Provinsi DKI Jakarta)
Savina Fasha (Provinsi DKI Jakarta)
Bramantya Rizky Wiratama (Provinsi Jawa Barat)
Nadyna Youtana (Provinsi Jawa Barat)
Isra Mashel Arifin (Provinsi Banten)
Putri Viona (Provinsi Banten)
Muhammad Rajwa Al Farizi (Provinsi Jawa Tengah)
I Dewa Ayu Firsty Meita Dewanggi (Provinsi Jawa Tengah)
Gerrad Maylano Kisyan Putra (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Ghania Taufiqa Salma Wibowo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Abimanyu Farrelandhika Kusuma (Provinsi Jawa Timur)
Ayumi Putri Sasaki (Provinsi Jawa Timur)
I Kadek Kemala Permana Putra (Provinsi Bali)
Ni Ketut Pande Suastini (Provinsi Bali)
Muhammad Talbiah Taranggana (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Melinda Trihapsari (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
Kevin Tino (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
Keren Hapukh Dana Fanggidae (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
Hizkia Kevin Manullang (Provinsi Kalimantan Utara)
Yaffa Irwaila Farizah (Provinsi Kalimantan Utara)
Ghari Baldy Al Ramadhan (Provisi Kalimantan Barat)
Anita Rahmawati (Provisi Kalimantan Barat)
Rafly Tri Aditama (Provinsi Kalimantan Tengah)
Hairunisa Nurtaza Dewantari (Provinsi Kalimantan Tengah)
Muhammad Restu Pramudya (Provinsi Kalimantan Selatan)
Felicia Hana Wahyudi (Provinsi Kalimantan Selatan)
Muhammad Remyza Baihaqy (Provinsi Kalimantan Timur)
Fulgentia Marianne (Provinsi Kalimantan Timur)
Kurnia Isa Adolfo Onibala (Provinsi Sulawesi Utara)
Kenny Feren Kambey (Provinsi Sulawesi Utara)
Ariel Derio Permana (Provinsi Sulawesi Barat)
Dhara Banjarani (Provinsi Sulawesi Barat)
Yusril Mahendrata Sofyan (Provinsi Sulawesi Tengah)
Faine Amanda Dwi Vania (Provinsi Sulawesi Tengah)
Arnold Steven Sinaga (Provinsi Sulawesi Tenggara)
Divani Alifia Siswanto (Provinsi Sulawesi Tenggara)
Muhammad Azwar (Provinsi Sulawesi Selatan)
Bintang (Provinsi Sulawesi Selatan)
Mohamad Ziad Lahay (Provinsi Gorontalo)
Ade Jullistry Damopolii (Provinsi Gorontalo)
Aldy Hadparo Tualeka (Provinsi Maluku)
Maria Stella Sainyakit (Provinsi Maluku)
Muhammad Assyaibani Abusama (Provinsi Maluku Utara)
Aiswa Djien Pandey (Provinsi Maluku Utara)
Abdul Rohman Rumagesan (Provinsi Papua Barat)
Carrolaen Domenique Cordias Dimara (Provinsi Papua Barat)
James Valentino Yoku (Provinsi Papua)
Svetlana Giovanny Tukayo (Provinsi Papua)
Daftar Nama Komandan dan Perwira Upacara 2022
Selain mengukuhkan anggota Paskibraka, Jokowi turut mengukuhkan empat calon Komandan Upacara dan satu Perwira Upacara yang akan bertugas pada saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi.

Keempat Calon Komandan Upacara:

Kombes Pol. Hari Purnomo, S.I.K., S.H. (Kasubditkomsatpam/Polsus Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri)
Kolonel Pnb. Agni Prayogo (Danwing 4 Lanud ATS)
Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, S.Sos (Dan Pusdikpel Kodiklatal)
Kolonel Inf. Donny Pramono, S.E. (Dangrup-3/Sandhi Yudha Kopassus)
Sedangkan calon Perwira Upacara adalah Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P (Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta).

Sumber : News.detik

PT Rifan Financindo