Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, peredaran uang makin kering. Hal ini diduga karena bank diduga banyak memilih membeli Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya pun juga mengimbau kepada perbankan agar menggenjot penyaluran kredit. Karena BI sendiri juga telah memberikan banyak likuiditas kepada perbankan."Berkaitan dengan tambahan likuiditas untuk perbankan menyalurkan kredit. Pesan kami para perbankan kalau ditambah likuiditas, seperti pesan Bapak Presiden tolong itu disalurkan kepada kredit," kata Perry dalam konferensi pers usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Perry juga mengimbau jangan sampai telah ditambahkan likuiditasnya, tetapi malah balik lagi membeli SBN, SRBI dan SVBI.
"Kami sudah menambah likuiditas, tolong disalurkan untuk kredit. Jangan kemudian balik lagi untuk membeli SBN atau SRBI, sepeti pesan dari pak Presiden sepeti itu," jelasnya.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya Jokowi menyebut telah mendapatkan informasi dari para pelaku usaha terkait peredaran uang di Indonesia.
"Pak Gubernur (Perry Warjiyo), saya mendengar dari banyak pelaku usaha, ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering. Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI, sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang," kata dia dalam dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI).
Jokowi juga mengajak seluruh perbankan di Indonesia untuk berhati-hati dan menjalani bisnis secara pruden. Hal ini perlu dilakukan agar sektor riil bisa terlihat lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Harus hati-hati, tetapi tolong lebih didorong kreditnya. Terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), jangan semuanya ramai-ramai beli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun SBN," jelas dia.
Adapun, BI memang telah memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) terbaru bagi perbankan yang menyalurkan kredit atau pembiayaan secara cepat ke sektor-sektor prioritas. Insentif tersebut berupa potongan setoran giro wajib minimum (GWM) dari yang saat ini berlaku 9%.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro sebelumnya mengatakan kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2023. Total penetapan besaran insentif paling besar 4%, meningkat dari sebelumnya 2,8%.
"Kalau dia banknya rajin semua sektor dibiayai, nanti GWM nggak perlu memenuhi 9%, tinggal dikurangkan saja," kata Solikin dalam Taklimat Media di kantornya, Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Sumber : finance.detik
No comments:
Post a Comment