Pengusaha Tuding Kepala Daerah Politisasi Upah Minimum: Dia Mau Maju Lagi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut sejumlah daerah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 tidak sesuai dengan ketentuan. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menuding penetapan UMP ada kaitannya dengan politisasi para kepala daerah.
Pasalnya kepala daerah tersebut akan maju lagi pada pemilihan umum periode selanjutnya. Darwoto menegaskan ketidaksesuaian ini harus dihentikan.

"Saat ini atau beberapa tahun yang lalu terjadi politisasi upah minimum oleh kepala daerah. Karena dia mau maju untuk periode berikutnya, sehingga mereka menjanjikan dengan memberikan kebijakan semacam ini. Nah ini kan harus dihentikan," katanya dalam Outlook Ekonomi APINDO 2024 di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

Ia menilai praktik seperti ini akan menyebabkan hilangnya daya saing antardaerah. Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sudah diatur mengenai penetapan upah minimum.

"Dengan PP 51 itu, di situ sudah diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan alpha yang 0,10-0,30. Artinya yang sudah terlalu tinggi ya direm," jelasnya.

Sedangkan daerah dengan UMP yang masih di bawah rata-rata konsumsi rumah tangga, perhitungannya adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan dikalikan alpha, sehingga adanya PP 51 ini harusnya menjadi kepastian hukum yang haru bagi penetapan upah minimum ke depan.

Pada kesempatan itu, ia menyebut beberapa daerah yang menetapkan UMP tidak se

Sumber : finance.detik