Anggap Banyak Kecurangan, BEM se-DIY Desak Pemilu Diulang

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan hasil pemantauan Pilpres dan Pileg yang penuh kecurangan. Mereka menuntut adanya Pemilu ulang.
Koordinator Forum BEM DIY, Gunawan Haramain mengatakan, bahwa tanggal 14 Februari merupakan momentum pesta demokrasi bagi masyarakat. Sehingga tak terlepas pula bagi Forum BEM DIY untuk mengawal penuh akan daulat dan harapan masyarakat demi bangsa dan negara Indonesia.

Namun, Gunawan menilai bagi elite oligarki dan penguasa dalam proses demokratisasi menjadikannya semacam pesta demokrasi yang hanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kesejahteraan rakyat.


"Mereka menggunakan segala cara, termasuk politik uang, intimidasi, dan propaganda, untuk mengamankan posisi mereka dan menghancurkan esensi demokrasi sejati," katanya kepada wartawan di Banguntapan, Bantul, Rabu (21/2/2024).

Sehingga pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024 ini Forum BEM DIY melakukan tinjau fakta di lapangan dan analisis basis data secara mendalam. Hasilnya, betapa banyak permasalahan dan pelanggaran yang terjadi.

"Pertama temuan kejanggalan sistem penghitungan suara KPU dari tim IT Forum BEM DIY, yakni Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id," ujarnya.

Secara rinci, kata Gunawan, pada tanggal 20 Februari, KPU mengakui ada 1.223 TPS salah input rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap. Padahal temuan pihaknya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari ada kesalahan Input data rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap KPU 2.447 TPS.

Menurutnya, anomali data tersebut masih berpotensi bertambah karena proses scraping masih terus berjalan. Selanjutnya, hanya input data Pilpres yang tidak bisa direvisi, sekali input langsung dianggap final.

"Tapi input data DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD bisa direvisi. Kenapa berbeda? Kejanggalan data digital ini bukan disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau kesalahan sistem," ucapnya.

Gunawan menilai kejanggalan ini bersifat algoritmik. Sehingga patut diduga sistem KPU sudah direkayasa sejak awal untuk memenangkan calon tertentu.

"Patut diduga, sistem ini sengaja dibuka back door-nya atau disiapkan pintu belakang untuk dibobol oleh pihak tertentu untuk mengubah hasil Pemilu/Pilpres," katanya.

"Jika benar demikian, maka timbul pertanyaan besar untuk KPU. Siapa yang merancang dan mengendalikan semua ini?," imbuh Gunawan.

Lebih lanjut, kejanggalan selanjutnya adalah server di luar negeri. Gunawan beberapa pakar mengungkap bahwa server untuk sistem di KPU itu justru berada di luar negeri.

"Penyimpanan data di luar negeri ini jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Forum BEM DIY menuntut Pilpres dan Pileg diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan calon legislatif tertentu. Maka demi tegaknya demokrasi, hasil Pilpres dan Pileg 2024 harus dibatalkan.

"Kedua, memecat dan mengganti seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Ketiga pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 ulang di seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

Apabila tuntutan tidak terpenuhi, Gunawan mengaku forum yang berasal dari BEM 52 kampus di DIY itu bakal melakukan aksi turun ke jalan

Sumber : news.detik