SD di Klaten Simulasi Sekolah Tatap Muka Mulai Besok | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -   Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bakal menggelar uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) atau sekolah tatap muka untuk SD negeri dan swasta mulai besok. Uji coba sekolah tatap muka ini digelar khusus untuk sekolah yang berada di zona hijau virus Corona atau COVID-19.

"Kita tetap jalan 1 Desember uji coba tatap muka terbatas. Itu untuk desa yang SD-nya tidak ada kasus atau zona hijau," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Klaten, Wardani Sugiyanto, saat ditemui detikcom di kantornya, Senin (30/11/2020).

Wardani mengatakan simulasi sekolah tatap muka ini digelar untuk mempersiapkan sekolah jika para siswa diizinkan masuk pada Januari 2021 mendatang. Simulasi ini juga digelar untuk mengajarkan adaptasi kebiasaan baru kepada para siswa

"Supaya kita nanti punya masukkan dan persiapan bagaimana mengelola SD, sebelum nanti Januari Pak Menteri (Nadiem Makarim) memerintahkan masuk semua kita perlu belajar. Nanti lima sekolah per kecamatan," tutur Wardani.

Wardani menjelaskan pelaksanaan sekolah tatap muka bakal dibatasi lima sekolah untuk tiap kecamatan. Simulasi pembelajaran tatap muka diprioritaskan bagi sekolah yang berada di zona hijau Corona.

"Setiap kecamatan, di desa yang hijau dan tidak ada yang COVID diambil satu sekolah. Satu kecamatan lima SD dulu agar pemantauan bisa jelas," jelas Wardani.

Pihaknya memastikan bakal ada evaluasi dari hasil pemantauan pelaksanaan sekolah tatap muka di lima SD di satu kecamatan tersebut. Dari hasil assessment itu bakal dilihat kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu.

"Kita lihat suka-duka, kelebihan dan kekurangannya. Kan ini jadi sebuah rekomendasi yang akan disampaikan dan diterapkan bagi semua SD yang akan masuk Januari 2021," ucap Wardani.

Wardani menerangkan simulasi sekolah tatap muka ini dilakukan dengan skenario 50 persen siswa yang masuk. Sehingga bagi siswa yang tidak ke sekolah bisa mengikuti pelajaran lewat daring.

"Skenarionya 50 persen dulu supaya daring juga berjalan. Ke depan kita desain 50 persen daring dan 50 persen masih tatap muka sehingga pendidikan karakter, kesulitan anak bisa dikontrol, dan kebebasan anak mandiri bisa berkembang," jelas Wardani.

Wardani menyebut dari semua kecamatan di Klaten, hanya eks Kawedanan Jatinom yang belum diizinkan menggelar simulasi sekolah tatap muka. Hal ini mengacu pada keputusan dari Satgas COVID-19 yang mempertimbangkan tingginya kasus Corona di wilayah tersebut.

"Eks Kawedanan Jatinom belum mengizinkan (sekolah tatap muka) sebab Jatinom, Polanharjo dan Tulung masih berat. Yang penting koordinasi terus dilakukan sebab ternyata di SMP sudah berjalan bagus," ucap Wardani.

Wardani memastikan sebelum simulasi sekolah tatap muka dilakukan, pihaknya sudah mengecek ketersediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan Corona. Pihaknya pun meminta orang tua tidak perlu khawatir saat putra-putrinya mengikuti simulasi sekolah tatap muka ini.

"Orang tua tidak perlu takut, dorong anak untuk masuk sebab akan diberlakukan protokol ketat. Bagi anak yang sakit tidak perlu masuk dulu, yang desanya belum nyaman juga boleh tidak masuk dulu," lanjut Wardani.

Nantinya para pengawas dan korwil akan mengecek sarana sekolah. Para siswa yang masuk sekolah akan dicek suhu tubuhnya dengan thermo gun, diwajibkan mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Yang tatap muka guru yang fit dulu. Yang sakit dan jauh rumahnya bisa dari rumah dulu," imbuh Wardani.

Sumber: News.detik

PT Rifan Financindo

Emiten Grup Sinarmas Terancam Delisting, Ini Ultimatum BEI | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo  -  PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan kepada emiten Grup Sinarmas, PT Golden Energy Mines Tbk. terkait penghapusan pencatatan saham atau delisting.

BEI menyebut, saham Golden Energy Mines sudah disuspensi sejak 30 Januari 2018 karena tidak memenuhi jumlah minimum saham beredar atau free float. Dengan kata lain, bila tidak kunjung menggelar aksi korporasi untuk menambah saham publik, saham berkode GEMS berpotensi di coret dari papan bursa pada Januari 2021.

Sebagaimana diketahui, emiten bisa didepak dari lantai bursa bila sahamnya sudah digembok selama 24 bulan terakhir. Adapun BEI sudah memberikan beberapa kali peringatan terkait potensi delisting saham GEMS.

Berdasarkan pengumuman BEI, Rabu (25/11/2020), GEMS sudah tiga kali mendapat peringatan terkait potensi delisting, yaitu pada 19 November 2019, 26 Mei 2020, dan 25 November 2020.

Pihak GEMS memang tidak berniat hengkang dari bursa. Perseroan sudah berencana untuk menggelar aksi rights issue, atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Rencana tersebut diputuskan dalam rapat umum pemegang saham pada 12 Agustus 2020. 

Terkait hal tersebut, BEI sudah memberikan perpanjangan waktu pemenuhan ketentuan V.I yang mengharuskan pemegang saham perusahaan tercatat dimiliki 7,5 persen oleh pihak bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

"Namun demikian, dalam hal Perseroan belum menyampaikan pernyataan pendaftaran Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Desember 2020, maka Bursa akan mempertimbangkan melakukan delisting atas efek Perseroan yang tercatat di Bursa," demikian kutipan pengumuman BEI, Rabu (25/11/2020).

Sebagaimana diketahui, pemegang saham publik di GEMS per 30 Oktober 2020 hanya 3,01 persen. Selebihnya saham GEMS dimiliki oleh Golden Energy & Resources Limited (66,99 persen) dan GMR Coal Resources Pte Ltd.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Golden Energy Mines Sudin mengatakan bahwa para pemegang saham telah menyepakati perseroan menggelar rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 588,23 miliar saham atau setara dengan 10 persen dari modal disetor perseroan

Manajemen Golden Energy  Mines juga menjelaskan saham free float perseroan telah memenuhi ketentuan minimal yaitu, 50 juta lembar saham dan dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham. Namun, persentasenya hanya sekitar  3 persen, sehingga masih belum memenuhi minimal persentase free float sebesar 7,5 persen.

Sumber: markt.bisnis

 PT Rifan Financindo

Amel Ketua Tim Cabup Belitung Timur Didakwa Fitnah, Pengacara Heran | PT Rifan Financindo

 

 PT Rifan Financindo  -  Syarifah Amelia (Amel) didakwa melakukan kampanye dengan cara memfitnah dalam Pilkada Belitung Timur. Amel merupakan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur nomor urut 1, Burhanudin-Khairil Anwar.

Dilihat dari Situs Informasi Penelusuran Perkara PN Tanjung Pandan, Kamis (26/11/2020), Amel didakwa melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sidang dakwaan digelar pada Selasa (24/11/2020).

Jaksa, dalam dakwaannya, menyebut kasus ini berawal saat Amel menjadi juru kampanye pada pertemuan tatap muka di Desa Simpang Tiga, Simpang Renggiang, Belitung Timur. Saat itu, Amel sempat berorasi di hadapan para peserta kampanye.

Orasi tersebut dilakukan Amel setelah dirinya diperkenalkan oleh cabup Buhanudin. Jaksa mengatakan Amel sempat melontarkan kalimat soal pilkada bersih dan membuat suasana kampanye menjadi riuh.

"Terdakwa Syarifah Amelia berorasi ke peserta kampanye selama kurang-lebih 20 menit di mana pada pertengahan orang orasi dari terdakwa Syarifah Amelia terucap kalimat 'Karena kalau bersih Pilkada Belitung Timur, maka yang menang adalah.......', 'Nomor 1' (dijawab oleh masyarakat atau peserta kampanye), di mana pada saat itu suasana kampanye menjadi riuh bersemangat dengan teriakan dari pada peserta kampanye yang rata-rata menjawabnya. Kegiatan pelaksanaan kampanye selesai sekira pukul 22.00 WIB," demikian ujar jaksa dalam dakwaan.

Ucapan Amel tersebut kemudian beredar di media sosial dan berujung pelaporan oleh seorang bernama Rudi Juniwira ke Bawaslu Belitung Timur pada 30 Oktober 2020. Rudi menilai ucapan Amel tersebut bersifat menghasut.

"Saksi Rudi Juniwira ada melihat dalam akun Facebook Milenial Berakar yang memuat video berisikan orasi kampanye terdakwa Syarifah Amelia ada menyebutkan salah satu kalimat 'Karena kalau bersih Pilkada Belitung Timur, maka yang menang adalah nomor 1' yang diunggah pada tanggal 15 Oktober 2020, di mana menurut saksi Rudi Juniwira kalimat tersebut merupakan kata-kata menghasut," ucap jaksa.

Jaksa juga menyertakan keterangan ahli ilmu bahasa atau linguistik, ahli pidana dan ahli hukum tata negara terkait ucapan Amel itu. Menurut ahli linguistik, ucapan Amel tersebut mengandung praanggapan dari Amel bahwa penyelenggaraan pilkada di Belitung Timur tidak bersih.

Sementara itu, menurut ahli pidana dan hukum tata negara, ucapan Amel itu masuk pada kategori memfitnah seperti diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016. Para ahli itu juga menilai kategori memfitnah seperti diatur pasal tersebut tak harus menunggu akibat ucapan yang dilontarkan.

Sumber: News.detik

 PT Rifan Financindo

Polisi Pastikan Pelat RI-1 Mobil Pajero Sport Bodong: Aslinya DD-577-PT

Penampakan mobil pelat RI-1. (Foto: dok. Istimewa)

PT Rifan Financindo  -  Polisi mengamankan pengemudi mobil Pajero Sport berpelat RI-1 yang memaksa masuk Gedung Mabes Polri. Polisi memastikan pelat RI-1 yang dipasang mobil tersebut bodong.

"Setelah kita cek, nomornya nomor bodong, cuma tempelan, aslinya pelatnya adalah DD-577-PT," ujar Kasat Patwal Kompol Argo Wiyono ketika dihubungi, Rabu (25/11/2020).

Ketika dilacak, identitas pengemudi mobil berinisial M, warga Tanah Sareal, Kota Bogor. Ia beralamat di Kota Makassar.

"Pekerjaan karyawan swasta," tuturnya.

M berada di dalam mobil Pajero Sports bersama 3 orang lainnya. Ia diamankan setelah memaksa masuk ke gedung Mabes Polri siang tadi.

"Mobilnya maksa masuk ke Mabes tadi siang, karena pelatnya RI-1 itu mencurigakan, ya, diamankan lah oleh piket, di Provost," ujar Argo.

Petugas yang mencurigai mobil tersebut, akhirnya mengamankan pengemudi. Kepada polisi, mereka mengaku hendak menyampaikan aspirasi.

"Tujuan pemilik memaksa masuk ke Mabes Polri adalah untuk menyampaikan aspirasi mengatasnamakan ormas KPORI (Kumpulan Penghimpun Organ Rakyat Indonesia) yang menyatakan ketidakpuasan kinerja pemerintah dan Presiden RI ," kata Argo.

Hingga saat ini pengemudi mobil tersebut masih diperiksa polisi.

Sumber: News.detik

PT Rifan Financindo

Aliran Duit Rp 10 M ke Eks Sekda Bandung untuk Urus Kasus Bansos-Pilkada | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo  -  Nama mantan Sekretaris Daerah Edi Siswadi terlibat dalam pusaran kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bandung dengan terdakwa Dadang Suganda. Edi disebut meminta uang kepada Dadang untuk mengurus perkara bansos hingga pencalonan pilkada.

Hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (23/11/2020). JPU KPK menjelaskan awal mula pemberian kepada Edi Siswadi ini bermula pada pertengahan tahun 2011.

"Edi Siswadi membutuhkan dana untuk penanganan perkara bansos dan pencalonan Edi Siswadi menjadi Wali Kota Bandung pada tahun 2013," kata jaksa.

Atas kebutuhan tersebut, sambung jaksa, Edi memanggil Dadang Suganda untuk datang ke ruang kerjanya. Edi lalu menyampaikan keinginannya itu kepada Dadang Suganda.

"Setelah bertemu, Edi Siswadi menyampaikan untuk meminta bantuan dana kepada terdakwa Dadang Suganda yang kemudian Dadang Sugnd menjawab tidak mempunyai uang," kata jaksa.

Dadang lantas menawarkan tanahnya untuk ikut dalam pengadaan tanah yang diadakan oleh Pemkot Bandung. Edi Siswadi lantas mengamini tawaran tersebut.

"Selanjutnya, Edi Siswadi memanggil Agus Slamet Firdaus dan Hermawan ke ruang kerjanya. Di hadapan terdakwa Dadang Suganda, Edi Siswadi menyampaikan kepada Agus Slamet Firdaus agar membantu mengakomodir tanah milik terdakwa yang akan ikut dalam proses pengadaan tanah dan membantu menyiapkan dokumen agar cepat proses

pembayarannya," tuturnya.

Singkat cerita, Hermawan saat itu memberikan saran untuk dibuatkan penetapan lokasi untuk mengakomodir tanah milik Dadang. Edi Siswadi lantas meminta Agus Slamet untuk mengajukan surat penetapan lokasi ke Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dan membantu proses penetapan lokasinya.

Setelah Herry Nurhayat menjabat Kepala DPKAD, Dadang pun datang menemui Herry dengan memperkenalkan diri sebagai 'orang dekat' Edi Siswadi. Dadang meminta kepada Herry untuk membantu proses pencairan tanah miliknya.

Singkat cerita, Pemkot Bandung pun mencairkan dana pengadaan tanah RTH itu. Dadang mendapat total Rp 43 miliar lebih sedangkan uang yang dibayarkan kepada pemilik tanah atau ahli waris sebesar Rp 12,4 miliar. Dadang pun mendapat selisih pembayaran keseluruhan totalnya Rp 31 miliar.

Uang itulah yang kemudian dibagikan Dadang. Dalam dakwaan, Dadang memberikan uang kepada Edi Siswadi sebesar Rp 10 miliar.

"Uang tersebut diberikan oleh terdakwa Dadang Suganda secara sekaligus kepada Edi Siswadi. Namun karena Edi Siswadi khawatir menyimpan uang sebanyak sepuluh miliar rupiah dalam bentuk tunai, maka uang tersebut dititipkan kepada terdakwa Dadang Suganda dan pengambilannya dilakukan secara bertahap dengan cara diambil langsung ke rumah terdakwa Dadang Suganda sesuai dengan kebutuhan Edi Siswadi," katanya.

Selain kepada Edi Siswadi, jaksa juga menyebut dalam dakwaannya, Dadang memberikan uang kepada Eks Walkot Bandung Dada Rosada. Dadang memberikan uang sebesar Rp 2 miliar dalam bentuk selembar cek melalui Herry Nurhayat.

"Setelah cek tersebut dilakukan pencairan, Dada Rosada memerintahkan Herry Nurhayat menggunakan uang sejumlah dua miliar rupiah tersebut untuk membiayai penyelesaian perkara bansos dan membayar jasa penasihat hukum yang menangani perkara bansos," katanya

Sumber: news.detik

PT Rifan Financindo

Dolar AS Melemah Lagi, Pagi Ini di Level Rp 14.140 | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo  -  Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini berada di level Rp 14.140. Mata uang Paman Sam cenderung melemah dibandingkan posisi kemarin di Rp 14.180.

Rentang dolar AS pagi ini berada di kisaran Rp 14.140-14.150.

"Dolar AS pada hari Senin karena prospek peluncuran awal vaksin virus korona diimbangi oleh kekhawatiran tentang pembatasan ekonomi untuk mengendalikan penyebaran virus, meninggalkan aset safe-haven dalam ketidakpastian.," dikutip dari Reuters, Senin (23/11/2020).

Mengutip data RTI, dolar AS berada di level 14.158. Mata uang Paman Sam melemah 15 poin (0,11%). Dolar AS berada di level tertingginya di Rp 14.170 dan terendahnya di Rp 14.173.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka positif. IHSG naik 17 poin (0,32%) ke 5.589.

Sumber: Markt.bisnis

PT Rifan Financindo

"Food Estate" dan Isu Pangan Nasional | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo -  Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sepenggal lirik lagu berjudul Kolam Susu ciptaan Koes Plus itu menggambarkan bahwa negara ini adalah negara yang kaya akan hasil buminya. Seyogianya tidak boleh satu pun di antara anak bangsa yang menderita kelaparan pada saat dia hidup di bumi Nusantara ini, karena bangsa ini adalah lumbung padi, ubi, jagung, kentang, sagu dan hasil bumi lain yang melimpah jumlahnya.

Lahan subur di negeri ini menghasilkan ragam jenis hasil pertanian, didukung posisi geografis yang berada di garis khatulistiwa yang memberikan curah hujan dan cakupan sinar matahari yang cukup untuk mendukung aktivitas pertanian.

Hasil pertanian yang melimpah menjadi alasan bangsa Eropa melakukan kolonialisasi ke bumi Nusantara. Dalam kurun waktu yang lama anak bangsa mengalami kelaparan di tanahnya sendiri. Hampir seluruh lahan pertanian di bumi Nusantara ini dikuasai oleh Belanda pada masa itu. Pola pertanian atau perkebunan yang dibangun pada masa kolonial adalah pola berkluster, artinya terdapat pengelompokan komoditas di setiap daerah.

Misalnya, perkebunan teh di Jawa Barat, perkebunan sawit dan karet di Sumatera, rempah-rempah di kawasan timur Indonesia, dan berbagai komoditas lain sesuai daerahnya. Pola pertanian monokultur seperti ini tidak lain adalah pola yang sedang digaungkan pemerintah saat ini dengan penamaan food estate.

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Dari definisi tersebut kita tahu bahwa pola pertanian yang dimaksud adalah pola monokultur, yakni untuk satu bentangan lahan pertanian ditanam satu jenis komoditas saja. Food estate dalam bahasa lokal adalah lumbung pangan dengan skala besar yang peruntukannya adalah menjaga ketahanan pangan secara nasional.

Sebagai bagian dari kebutuhan primer, pangan masih menjadi perhatian pemerintah hingga saat ini. Ketersediaan stok pangan untuk menjaga kebutuhan dalam negeri senantiasa diusahakan pemerintah. Sebut saja beras; untuk menjaga ketersediaan jumlah kebutuhan beras nasional, Indonesia mencatatkan nilai impor sebesar 2,14 juta ton pada 2018. Sungguh miris sebenarnya jika kita melihat nilai tersebut di kala negara ini selalu disematkan predikat negara agraris.

Untuk menjaga ketahanan pangan masa depan, pemerintah saat ini mencoba mencari solusi untuk mengeliminasi persoalan tersebut. Salah satu solusi yang dicanangkan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dan menekan ketergantungan impor adalah pelaksanaan program food estate di berbagai kawasan, di antaranya Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 30.000 hektar, dan 164,6 ribu hektar di Kalimantan Tengah.

Untuk memuluskan program tersebut, pemerintah sangat gencar mengundang investor untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Alasan pemerintah melibatkan sektor swasta tentulah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat pertanian menjadi sektor ekonomi yang turut menyumbang pendapatan nasional dan menjadi sektor yang tetap eksis dalam kondisi ekonomi apapun, bahkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

Namun, pertanyaannya, benarkah food estate akan benar-benar membawa perbaikan pada sektor pangan nasional yang selama ini dipermasalahkan? Mengingat, permasalahan pangan nasional tidak hanya berbicara pada ketersediaan stok pangan, namun masih terdapat hal yang menjadi fokus perhatian seperti posisi petani dan keberlangsungan lingkungan dalam program besar yang sedang digaungkan pemerintah.

Penguasaan Sumber Daya

Ketahanan pangan nasional sangat terkait dengan kebijakan politik. Sejak lama pemerintah Indonesia memilih menyelesaikan masalah krisis pangan dengan metode impor dan pelibatan swasta di sektor pangan.

Food estate sebagai agenda besar pemerintah tentunya akan melibatkan pihak swasta. Untuk kawasan Humbang Hasundutan saja sudah ada beberapa investor yang berminat untuk terlibat, di antaranya PT Indofood Sukses Makmur, PT Wings Food, PT Calbee Wings Food, PT Champ, serta PT Great Giant Pineapple. Kehadiran pihak swasta harus menjadi perhatian pemerintah, artinya dalam proses pelaksanaan food estate nantinya peran masyarakat dan pemerintah harus dominan dibanding swasta.

Penguasaan sumber daya dan jalur distribusi harus dikendalikan oleh pemerintah. Misalnya, pengadaan pupuk harus dikendalikan oleh pemerintah dengan menggandeng BUMN yang fokus bisnisnya dalam produksi pupuk seperti PT Pupuk Indonesia; untuk pengadaan bibit tanaman diberikan kepada PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani; untuk pengendalian harga komoditas pemerintah juga harus memberikan perhatian yang maksimal, artinya kewenangan swasta untuk melakukan spekulasi atas harga pangan harus sesegera mungkin dieliminasi.

Selain menggandeng BUMN, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus menyentuh proses hulu hingga hilir, sehingga masyarakat diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam program pangan sebesar ini.

Program lumbung pangan dengan skala besar seperti ini akan menciptakan pengalihan semua kegiatan pertanian tradisional ke pertanian modern. Penggunaan teknologi akan lebih dominan dalam kegiatan pertanian modern. Risiko yang akan muncul dengan penerapan teknologi adalah berkurangnya serapan tenaga kerja. Tentunya permasalahan seperti ini harus diantisipasi.

Dalam peralihan metode ke pertanian modern, pemerintah juga harus memberikan fokus perhatian ke aspek keberlangsungan kearifan lokal, artinya kebiasaan masyarakat dengan pola tradisional yang polikultur jangan sampai tergerus. Memaksa masyarakat meninggalkan pola pertanian yang telah dipelihara dan diyakini mampu menjaga kelangsungan hidup dan kelangsungan lingkungannya harus menjadi perhatian, sebab berbicara tentang sumber daya tidak sebatas penyediaan faktor produksi, namun ada faktor lain yang harus diperhatikan yakni lingkungan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.

Posisi Petani

Berbicara ketahanan pangan tidak sebatas kemampuan untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan pemilihan solusi atas defisit ketersediaan stok pangan, tetapi kesejahteraan dan kemakmuran petani sebagai produsen pangan harus diperhatikan.

Pemerintah sebagai pilot dari program food estate tentunya tahu bahwa praktik food estate bukanlah hal yang baru di negeri ini. Pada masa kolonial, Belanda sudah pernah menerapkan program ini, menempatkan petani sebagai objek dalam pelaksanaan program yang dinamakan Culturstelsel. Petani-petani Indonesia dijadikan budak di tanahnya sendiri. Petani masa itu diposisikan sebagai kelompok rentan atau objek yang tidak memiliki hak atas tanah dan hasilnya.

Di tengah hasil produksi pertanian yang melimpah, masyarakat Indonesia pada masa itu mengalami krisis pangan, artinya akses untuk memperoleh kebutuhan pangan dibatasi oleh Belanda saat itu. Belanda sebagai pihak swasta pada saat itu mengalami masa keemasan ekonomi, sementara masyarakat Indonesia berada di jurang kemiskinan dan jurang ketahanan pangan.

Petani harus menjadi subjek dalam program food estate. Penegasan tersebut harus tetap dikawal oleh pemerintah. Pemerintah harus bijak dalam mengatur pengelolaan proyek food estate, karena kehadiran proyek yang melibatkan pihak swasta tersebut dapat melemahkan kehidupan petani.

Kemampuan investor swasta dalam food estate jelas tidak sebanding kemampuannya dengan kelompok tani tradisional. Ini seakan-akan menimbulkan adanya dua kelompok yang saling berhadapan dalam konteks manajemen bidang pertanian. Sementara itu, masa depan hidup petani harus terlindungi dan terpelihara dengan baik oleh negara.

Dalam proses pelaksanaan food estate, untuk menjaga hak petani perlu dicari solusi agar petani berdaulat atas tanah dan hasilnya. Pelibatan BUMDes merupakan salah satu solusi yang patut dipertimbangkan. BUMDes dijadikan sebagai kelompok yang mewakili petani, artinya dalam program food estate kepemilikan saham (kepentingan) petani harus dalam posisi mayoritas bersama dengan pemerintah.

Dengan posisi yang demikian petani akan diuntungkan; petani akan memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan mulai dari masalah sertifikat tanah petani, pengendalian harga, jumlah produksi tanaman, infrastruktur, intensitas dan formula perawatan,serta penentuan kredit. Kepemilikan saham mayoritas bersama dengan pemerintah diharapkan menjadi alat untuk menciptakan petani yang berdaulat.

Harus Dikawal

Food estate merupakan solusi ketahanan pangan nasional yang harus mendapatkan perhatian yang maksimal. Kehadirannya sebagai solusi harus senantiasa dikawal agar memberikan mutualisme bagi seluruh pihak. Sebagai masyarakat kita tidak ingin melihat program ini layaknya program yang pernah dilakukan pada masa penjajahan Belanda, yakni menempatkan petani sebagai objek dan pemerintah dalam posisi yang tidak berdaya.

Sebab berbicara tentang ketahanan pangan tidak sebatas ketersediaan bahan pangan, namun harus menjaga kedaulatan petani Indonesia.

Sumber: news.detik

PT Rifan Financindo

Bantuan Rp 1,8 Juta untuk Guru, Cek di info.gtk.kemdikbud.go.id 2020 | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo  -  Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan bantuan Rp 1,8 juta untuk guru. Bantuan ditujukan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non PNS yang dinilai paling terdampak pandemi COVID-19.

"Ini kabar gembira, kita berencana memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi sekitar dua juta orang sebesar Rp 1,8 juta kepada tiap penerima," ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam konferensi pers Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud 2020, dilihat detikcom melalui channel YouTube Kemendikbud 2020.

Golongan PTK non PNS yang berpeluang mendapatkan BSU Rp 1,8 juta adalah dosen, guru non PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan tenaga perpustakaan. Profesi lainnya yang berpeluang mendapatkan BSU adalah tenaga laboratorium, administrasi, dan operator sekolah.

Nadiem menjelaskan, penerima BSU menyertakan PTK yang mengabdi di sekolah swasta dan berhak atas bantuan. Total dua juta penerima BSU terdiri atas 162 ribu dosen dari PTN dan PTS, serta 1,6 juta sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non PNS. Diperkirakan sebanyak 237 ribu tenaga perpustakaan, operator, laboratorium, dan administrasi mengabdi di sekolah swasta.

Informasi seputar Bantuan Subsidi Uba (BSU) Rp 1,8 juta bagi PTK non PNS bisa diketahui dengan mengklik info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id. Akses informasi juga bisa diperoleh dari Instagram Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud RI di ditjen.gtk.kemdikbud.

Lewat Instagram, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menjelaskan BSU disalurkan bertahap hingga akhir November 2020. Total anggaran BSU Rp 1,8 juta untuk PTK non PNS adalah Rp 3,66 triliun. Kemendikbud didukung Kemenkeu serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

A. Syarat penerima BSU Rp 1,8 juta Kemdikbud

Bantuan bisa diakses PTK non PNS yang memiliki syarat sebagai berikut:

1. WNI

2. Berstatus non PNS

3. Tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kemenaker sampai 1 Oktober 2020

4. Tidak menerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020

5. Menerima penghasilan kurang dari Rp 5 juta per bulan

B. Mekanisme pencairan BSU Rp 1,8 juta Kemdikbud

1. Informasi pencairan

Kemdikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK non PNS yang menerima BSU dari pemerintah. Informasi status pencairan, rekening, dan lokasi bank penyalur bisa klik di info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id.

2. Dokumen yang perlu disiapkan

PTK non PNS penerima BSU Kemdikbud harus menyiapkan KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh di Info GTK dan PD Dikti, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diunduh di Info GTK dan PD Dikti.

3. PTK non PNS mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU

PTK membawa dokumen yang diperlukan untuk diperiksa petugas di bank penyalur. Batas waktu pengaktifan rekening BSU Kemdikbud bagi PTK non PNS adalah 30 Juni 2021.

BSU Kemdikbud bagi PTK non PNS mendapat tanggapan dari sejumlah pihak yang mendukung program tersebut. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, BSU Rp 1,8 juta Kemdikbud untuk PTK non PNS wajib diapresiasi.

"Belajar online berpotensi mengurangi penghasilan para tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan non-pns karena biasa mereka dibayar sesuai dengan jumlah jam mengajar," kata Indra dalam pesan pendek yang diterima detikcom.

Program BSU Rp 1,8 juta Kemdikbud menunjukkan kepedulian pemerintah pada PTK non PNS di sekolah swasta. Selain mendukung BSU, Indra kembali mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas PTK non PNS.

Sumber: news.detik

PT Rifan Financindo

Sakti Bener! Terowongan Ini Bikin Pemotor Sampai Kayang | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo -  Ramai di media sosial sebuah video yang membuat pemotor harus menunduk ketika melintas di bawahnya. Tak sedikit warga kesulitan saat akan melewatinya.

Sebuah postingan video dan foto yang diunggah akun Facebook Delik Sumantri ini memperlihatkan pemotor yang melewatinya menunduk sembari menuntun motornya, hingga seorang pengendara motor bebek Honda Revo sampai-sampai setengah rebahan sembari menjalankan sepeda motornya.

Hingga berita ini dimuat, postingan itu sudah mendapat ratusan komentar, dan memancing berbagai respon dari warganet.

"Ketika lewat sini anda akan diajak olahraga punggung," tulis akun Luqmanul Hakim.

"Sakti bener mbah, bisa kayang," komen Yuangga Prayogo.

Diketahui, terowongan yang berada di lokasi tidak jauh dari bekas gudang penyimpanan pusaka (gedong jimat) di RT 3 RW 2, Desa Karangmalang, Ketanggungan, ini memiliki panjang 5 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 1 meter.

Terowongan sempit dan pendek di Brebes Foto: Imam Suripto/detikcom

Meski memiliki ukuran sempit, banyak warga yang tiap hari menggunakannya sebagai jalur alternatif menuju kawasan kota, dan pasar. Namun sejak lima hari lalu, intensitas warga yang melewati terowongan itu makin banyak.

Untuk melalui terowongan ini, warga harus membungkukkan badan agar kepala tidak terbentur atap terowongan. Bahkan pemotor ada yang harus rebahan dan mengambil posisi kayang di jok motor ketika masuk terowongan.

Terpisah, Kapolsek Ketanggungan, AKP Suroto, mengatakan sebenarnya terowongan ini sudah lama dipakai masyarakat lingkungan sekitar Desa Karangmalang. Namun belakangan masyarakat dari desa lain, terutama di selatan Ketanggungan banyak yang melewati terowongan ini.

Alasannya, jalur utama yang menghubungkan pasar dan pusat kota kecamatan tengah dilakukan perbaikan.

"Setelah ada perbaikan di underpass Karangmalang banyak warga masyarakat dari Ketanggungan selatan yang menggunakan jalur ini," jelas Suroto, hari ini.

Sumber: oto.detik

PT Rifan Financindo

Tiba di Polda Metro, Anies Penuhi Panggilan Polisi soal Kerumunan Acara HRS | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo  -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk klarifikasi soal kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab. Anies mengatakan, sebagai warga negara, ia datang memenuhi panggilan polisi tersebut.

Pantauan detikcom di Polda Metro Jaya, Anies tiba pukul 09.40 WIB. Anies menyebut dia menerima surat undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya pada Senin (16/11/2020) kemarin.

"Saya menerima undangan klarifikasi tertanggal 15 November 2020 yang saya terima kemarin, 16 November sampai di kantor pukul 14.00 WIB siang mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 17 (November) jam 10.00 WIB," kata Anies di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11).

"Jadi hari ini saya datang sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda. Itu aja," imbuhnya.

Seperti diketahui, tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menyatakan akan meminta keterangan kepada Habib Rizieq Syihab dan sejumlah pihak terkait peristiwa tersebut, termasuk Anies Baswedan dan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara.

"Mau kita klarifikasi. Tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya nanti yang akan menangani," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

"Jadi penyidik sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada anggota binmas yang bertugas protokol kesehatan kepada RT, kepada RW, kepada satpam maupun linmas dan kemudian lurah, camat, dan Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian dari KUA, dari Satgas COVID-19, Biro Hukum DKI dan Gubernur DKI, Biro Hukum Kemkes RI," lanjutnya.

"Dan kemudian beberapa tamu yang hadir," jelas Argo.

Mereka akan dimintai klarifikasi terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Para saksi ini bakal dimintai klarifikasi terkait gelaran acara pernikahan putri Habib Rizieq dan acara Maulid Nabi pada pekan lalu di Petamburan, Jakarta Pusat.

Sumber: market.bisnis

PT Rifan Financindo

Milad ke-108 Muhammadiyah Digelar Virtual, Cari Solusi Atasi Masalah Bangsa | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo  -   Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar acara milad ke-108 lusa. Acara ini diselenggarakan di tiga kota secara virtual membahas sejumlah hal penting termasuk pandemi COVID-19 hingga berbagai masalah yang dihadapi bangsa.

"Pertama yang kami sampaikan adalah bahwa resepsi milad ke-108 Muhammadiyah akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, dimulai pada pukul 11.45 WIB. Meskipun dilakukan secara virtual online, ada titik kegiatan, titik kegiatan itulah di pancarkan melalui seluruh media tadi, pertama di Yogjakarta di Kantor PP Muhammadiyah, kedua, ada di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, dan ketiga di Solo yang akan berpusat di editorium Univeristas Muhammadiyah Surakarta," kata Ketua Panitia Acara Milad, Nurul Yamien, dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2020).

Tema Milad ke-108 Muhammadiyah kali ini adalah "Meneguhkan Gerakan Keagamaan, Solusi Hadapi Pandemi dan Masalah Negeri". Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memaparkan ada tiga aspek yang menjadi perhatian Muhammadiyah dalam Milad ini.

"Pertama, mengenai peneguhan gerakan keagamaan. Kedua, bagaimana kita menghadapi pandemi Covid-19 yang menjadi pembeda Milad tahun sebelumnya. Ketiga, mengenai masalah negeri," kata Haedar.

Dia mengatakan tema itu dipilih karena menurutnya, semakin hari masyarakat cenderung ada niatan untuk hidup beragama lebih baik. Kecenderungan itu menurutnya yang menjadi perhatian Muhammadiyah, sehingga kehidupan keagamaan dapat berjalan sesuai nilai dasar yang efektif.

"Kenapa Muhammadiyah mengambil tema gerakan meneguhkan keagamaan? Secara konstruktif kita mengamati bahwa masyarakat Indonesia semakin hari kecenderungan untuk beragama lebih baik itu semakin tinggi, dan kesemarakan beragama, syiar beragama, dan aktivitas-aktivitas keagamaan begitu rupa, tidak ada ruang publik yang sekarang lepas dari aktivitas keagamaan itu. Begitu juga berbagai ragam pandangan keagamaan bermunculan seiring dengan proses demokratisasi yang tumbuh di bangsa ini," ujarnya.

"Nah, kecenderungan yang positif ini tentu merupakan hal yang menjadi perhatian Muhammadiyah agar modal positif untuk semakin dekat dengan agama dan menampilkan ekspresi keagamaan itu tetap berpijak dan memperoleh dasar pada nilai-nilai keagamaan yang esensial yang hakiki yang substantif," lanjut Haedar.

Kemudian, terkait masalah pandemi COVID-19, Muhammadiyah kata Haedar terus berupaya untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Dia menilai pihaknya sudah maksimal memberikan kontribusi dalam berbagai aspek.

"Dengan kata lain, di masa pandemi yang sarat beban ini, Muhammadiyah berazam akan terus memancarkan semangat untuk terus berbuat. Pada kenyataannya, semenjak massa awal wabah COVID-19 menyapa negeri ini, Muhammadiyah telah berbuat yang terbaik dan maksimal. Baik dalam aspek ibadah dan keagamaan maupun masalah sosial dan kesehatan bahkan yang menyangkut aspek ekonomi," ujarnya.

Selain itu, lanjut Haedar, bahasan lain dalam milad nanti yakni mencari solusi atas berbagai masalah kebangsaan baik politik, ekonomi, maupun budaya dan keagamaan. Menurutnya masalah yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks, sehingga tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu pihak.

"Muhammadiyah akan mengingatkan sekaligus mengajak seluruh kekuatan bangsa termasuk pemerintah, lembaga-lembaga politik dan kenegaraan, untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang kompleks ini dengan seluruh kekuatan dan semangat mencari solusi," ucapnya.

"Muhammadiyah di usia 108 tahun ini tentu akan semakin ditantang berbagai masalah-masalah yang besar, tetapi kami yakin dengan pandangan keagamaannya yang kokoh, dengan sistemnya yang kuat, dengan sumber daya manusianya yang mumpuni dan kerja sama dengan seluruh pihak insyaAllah Muhammadiyah akan mampu dan memberi kontribusi bagaimana menghadapi pandemi dan menyelesaikan masalah negeri dengan spirit dakwah dan tajdid," imbuh Haedar.

Sumber: News.detik

PT Rifan Financindo

Mensos Targetkan Penyaluran Bansos Tunai di Sumut Tuntas Bulan Depan | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -   Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menargetkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Sumatera Utara (Sumut) tuntas bulan depan. Dia mengatakan ada sekitar 610 ribu penerima BST di Sumut.

"Dari sekitar 610 ribu penerima di Sumut, sudah 559 ribu menerima, saya harapkan tahap terakhir nanti bulan Desember sisanya bisa tercapai," ucap Juliari di Medan, Jumat (13/11/2020).

Hal itu disampaikan Juliari usai menyerahkan secara simbolis BST ke masyarakat. Dia berharap BST bisa meringankan beban warga terdampak penyebaran Corona.

"Di Medan sendiri ada sekitar 56 ribu (penerima), semoga bermanfaat bantuan sosial tunai ini untuk saudara kita yang terdampak," ucapnya.

Juliari mengatakan BST bakal dilanjutkan pada 2021. Dia menyebut besaran BST pada 2021 akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih dulu.

"Rencananya Januari sampai bulan Juni, nilainya menjadi Rp 200 ribu tapi kemungkinan bisa disesuaikan kembali Rp 300 ribu. Tergantung dari keputusan presiden. Kami akan mengusulkan angkanya kembali menjadi Rp 300 ribu tidak Rp 200 ribu. Mudah-mudahan disetujui oleh Presiden," ujar Juliari.

Dia juga bicara soal program keluarga harapan (PKH) dan program perlindungan sosial lainnya. Dia berharap kondisi ekonomi masyarakat segera membaik saat pandemi Corona usai.

"Situasi pandemi ini pasti kemiskinan naik, itu sesuatu yang hampir pasti. Di seluruh dunia juga begitu. Tapi, kita harapkan begitu kembali lagi kondisi lebih baik, kita bisa tekan lagi kemiskinan kita, PKH dan program sosial lainnya bisa berkontribusi," pungkasnya.

Sumber: News.detik

PT Rifan Financindo

BK DPRD Periksa Ketua PDIP Pangkep soal Pemeran Video Porno: Dia Mengakui | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -  Kehormatan (BK) DPRD Pangkep memeriksa Ketua Komisi II DPRD Pangkep Abd Rasyid terkait video porno yang viral di media sosial. Saat diperiksa BK DPRD, Abd Rasyid, yang juga Ketua DPC PDIP Pangkep, mengakui sebagai pemeran dalam video porno tersebut.

"Kemarin sudah melayangkan surat sama beliau minta klarifikasi dan beliau datang kemarin dan sebenarnya diakui, seperti itu," kata Ketua BK DPRD Pangkep, Tauhid, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (12/11/2020).

Sebelum memanggil Rasyid sebagai pria diduga pemeran dalam video porno yang viral, BK DPRD Pangkep sebelumnya telah berkoordinasi dengan 4 Fraksi di DPRD Pangkep, termasuk Fraksi PDIP.

"Setelah itu, kemarin sebatas di BK hanya minta keterangan beliau, seperti apa adanya yang beredar," ujarnya.

Tim dari BK DPRD beberapa kali menanyakan ke Rasyid apakah dirinya merupakan pemeran pria dalam video porno tersebut.

"Apa benar kita (Anda pemeran)? Iya (jawab Rasyid). Kemudian jadi kami bersikap supaya kami tidak dianggap tidak bekerja. Kami sudah melaksanakan tugas pertama memanggil beliau," jelasnya.

Tauhid mengatakan pihaknya sat ini menunggu putusan tetap di ranah hukum soal kasus ini. Setelah ada putusan yang tetap, BK kemudian akan kembali menentukan sikapnya, semisal mengusulkan penonaktifan Rasyid ke pihak PDIP.

"Kalau itu kan jelas situ ada penonaktiftan. Jadi tergantung putusan partai menonaktifkan secara tetap atau bagaimana, itu ranahnya partainya. Jadi kami hanya sebatas menjalankan tugas sesuai alat kelengkapan di DPRD itu," terangnya.

Karena itu, Tauhid mengakui bola kasus ini berada di pihak penegak hukum dan PDIP selaku partai yang di mana Rasyid berasal.

"Tentu kami akan bersurat ke partai kalau dalam proses hukumnya sudah berjalan dan sudah ada kejelasan tentu kami akan lakukan rapat lagi dengan teman-teman yang ada di BK untuk menindaklanjuti," ujarnya.

Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo mengatakan Rasyid saat diperiksa polisi sebagai saksi telah mengakui sebagai pemeran video porno yang viral.

"Dari pemeriksaan kami dia mengakui (sebagai pemeran)," kata Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo kepada detikcom, Rabu (11/11).

Keterangan polisi itu langsung dibantah oleh Rasyid. Rasyid menyebut tak pernah mengakui pemeran dalam video mesum itu adalah dirinya.

"Saya tidak pernah mengakui itu dan jawabanku cukup jelas," kata Rasyid lewat pesan singkatnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).

Sumber: news.detik

PT Rifan Financindo

362 PNS Kena Sanksi karena Tak Netral di Pilkada 2020 | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -  Badan Pegawai Negara (BKN) menyebutkan ada 362 Apatur Sipil Negara (ASN) atau PNS telah dijatuhkan sanksi karena telah melanggar netralitas pada Pilkada Serentak Tahun 2020 per 5 November 2020. Ratusan ASN itu ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Pegawai (PPK).

Data pelanggaran netralitas ASN lainnya menyebutkan sejumlah 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar, telah mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sementara 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi dan data kepegawaian diblokir.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Bambang Hari Samasto menyampaikan bahwa netralitas ASN merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif, yaitu sebagai Pelaksana Kebijakan, Pelayan Publik dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sampai ada persepsi PNS jika melanggar netralitas itu tidak apa-apa, karenanya, hal ini merupakan cara efektif agar pelanggaran netralitas oleh PNS dapat diminimalisir," ujarnya, Selasa (10/11/2020).

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru juga menegaskan netralitas merupakan concern bersama yang harus terus dijaga sebagai bentuk konsistensi dalam pelaksanaan SKB. Hal ini dia sampaikan saat rapat daring tindakan penanganan pelanggaran netralitas ASN 4-5 November 2020 lalu.

Sanksi yang didapat oleh ratusan ASN pelanggar netralitas ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Sumber: market.bisnis

PT Rifan Financindo

Beredar Video Panwascam Diintimidasi Timses Calon Bupati Banyuwangi | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -   Video diduga aksi pengusiran dan intimidasi terhadap anggota panwascam beredar di media sosial. Pengusiran dan intimidasi diduga dilakukan timses salah satu paslon Pilbup Banyuwangi.

Bawaslu Banyuwangi tengah melakukan penyelidikan terkait video tersebut. Ada dua video yang beredar.

Video pertama berdurasi 1 menit 48 detik. Video itu berisi pentas seni kampanye Calon Bupati Banyuwangi nomor urut 01, Yusuf Widyatmoko. Dalam video tersebut tampak hadir Yusuf, yang duduk berdampingan dengan Ketua Partai Demokrat Banyuwangi, Michael.

Dalam video itu juga terdengar suara seorang panwascam perempuan, yang berbicara di atas panggung. Ia meminta agar acara tersebut berjalan lebih tertib.

"Kepada Pak Yusuf untuk meninggalkan tempat ini, karena acara pentas seni termasuk yang dilarang. Tadi panitia sudah saya kasih SP (Surat Peringatan) loh ya. Monggo Pak Michael," kata panwas perempuan itu seperti dalam video yang dilihat detikcom, Selasa (10/11/2020).

"Karena ini salah satu yang dilarang. Mohon Bapak pengertiannya. Tunjukkan kalau paslon 1 bisa tertib," tambahnya.

Setelah perempuan tersebut berbicara, langsung dikerumuni oleh massa. Perempuan itu ditunjuk-tunjuk, bahkan harus diamankan meninggalkan lokasi kampanye.

Kemudian dalam video kedua yang berdurasi 3 detik, tampak panwas perempuan tersebut didatangi seorang pria. Pria itu lalu mengatakan 'otak Dipakai' ke panwas tersebut.

Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid mengatakan, perempuan yang diduga diusir dan mendapatkan intimidasi itu merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Genteng, Catur Maryati.

"Memang benar itu Ketua Panwaslu Kecamatan Genteng. Tapi kami masih belum mengetahui penyebab pengusiran atau intimidasi itu," ujarnya kepada detikcom.

Saat ini, kata Hasyim, Bawaslu masih melakukan investigasi dan klarifikasi ke Kecamatan Genteng. "Masih kita lakukan klarifikasi dan investigasi. Secepatnya kita kabari," pungkasnya.

Sumber: News.detik

PT Rifan Financindo

China Luncurkan Satelit 6G Pertama di Dunia | PT Rifan Financindo

  

PT Rifan Financindo  -  China baru saja melakukan terobosan baru di sektor satelit komunikasi. Baru-baru ini mereka meluncurkan satelit 6G pertama di dunia ke luar angkasa.

Satelit tersebut mengangkasa bersama 12 satelit lainnya menggunakan roket Long March 6 yang meluncur dari Taiyuan Satellite Launch Center pada akhir pekan lalu, seperti dikutip detikINET dari Asia Times, Senin (9/11/2020).

Satelit 6G tersebut adalah satu dari tiga satelit baru China yang diluncurkan ke orbit. Peluncuran kali ini juga membawa 10 satelit komersial yang dikembangkan oleh perusahaan Argentina Satellogic.

Satelit eksperimental ini dikembangkan oleh tiga perusahaan dan universitas yaitu University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu Guoxing Aerospace Technology dan Beijing MinoSpace Technology.

Perangkat ini akan digunakan untuk memverifikasi performa teknologi 6G di luar angkasa karena pita frekuensi 6G akan menggunakan frekuensi terahertz, berbeda dengan 5G yang menggunakan frekuensi milimeter wave.

Akademisi dari Chinese Academy of Engineering Xu Yangsheng mengatakan ini akan menjadi uji coba teknis penerapan frekuensi komunikasi terahertz pertama di luar angkasa. Jaringan generasi keenam ini diperkirakan bisa menjadi 100 kali lebih cepat dari 5G dan bisa melakukan transmisi dengan tenaga yang lebih kecil.

Selain untuk uji coba 6G, satelit ini juga membawa beberapa teknologi untuk memonitor bencana pangan, mencegah kebakaran hutan, mengecek sumber daya kehutanan dan memonitor konservasi air dan banjir di gunung. Satelit ini juga akan mengirimkan banyak foto dan data.

Menurut China Daily, teknologi 6G saat ini masih sangat muda dan harus melewati beberapa tantangan teknis dari segi penelitian mendasar, desain hardware dan dampaknya terhadap lingkungan sebelum bisa digulirkan secara komersial.

Selain itu, beberapa ilmuwan juga khawatir jika infrastruktur baru 6G dan penggunaan frekuensi baru untuk mengirimkan data bisa mempengaruhi instrumen di luar angkasa atau malah kesehatan manusia. Jaringan generasi masa depan ini juga mungkin akan terlalu mahal untuk digunakan peneliti.

Tapi dengan peluncuran ini China berhasil selangkah lebih maju dari negara adidaya lainnya. Apalagi saat ini jaringan 5G juga masih belum tersebar luas di banyak negara.

Sumber: inet.detik

PT Rifan Financindo